Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RIW) tersangka kasus suap dan gratifikasi, Rabu (4/10/2017) mangkir dari panggilan perdana KPK sebagai tersangka.

"RIW tidak hadir pemeriksaan ‎di kasus indikasi penerimaan suap dan gratifikasi di Kukar, akan kami jadwal ulang di pemanggilan berikutnya," ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di KPK Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Pertemuan Pansus Angket KPK dan Kapolri Berlangsung Tertutup

Kompak dengan Rita, tersangka‎ lainnya Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin (KHR) juga tidak bisa hadir.

Padahal ini adalah panggilan perdana bagi Khairuddin dan penyidik akan mengkonfirmasi soal‎ penerimaan gratifikasi uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

"RIW dan KHR sudah konfirmasi pada penyidik mereka bulm bisa datang untuk memenuhi panggilan hari ini dan akan dijadwalkan ulang," kata Febri.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari sebagai tersangka di dua kasus berbeda atas dugaan suap dan gratifikasi.

Baca: KPK Periksa 21 Saksi Di Polda Kalimantan Selatan Terkait Kasus Suap Raperda Banjarmasin

Pertama Rita diduga menerima uang Rp 6 miliar dari Hery Susanton Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (PT SGP) terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan Kelapa Sawit di Desa kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Suap diduga penerimaan uang Rp 6 miliar ini diterima sekitar bulan Juli dan Agustus 2010‎ dan diindikasikan ditujukan untuk memuluskan proses perisinan lokasi PT SGP.

Kedua, Bupati Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairuddin menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Baca: Bupati Rita: Semoga Tuhan Mendengarkan Saya dan Membukakan Hati KPK

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal berbeda.

‎Diduga sebagai pihak penerima, kasus suap, Bupati Rita disangkakan melanggar Pasal 12 12 a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Diduga sebagai pihak pemberi, Direktur Utama PT SGP, Hery Susanto Gun (HSG) disangkakan melanggar Pasal 55 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU No 31‎ tahun 199c tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001.

Selanjutnya diduga sebagai penerima gratifikasi, Bupati Rita dan Komisaris PT MBB, Khairudin disangkakan Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 200w tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.