Jokowi Harus Mampu Buktikan Layak Kembali Memimpin Indonesia
Agenda-agenda pembangunan, kesejahteraan masyarakat, justru harus jadi fokus para Menteri
Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mengatakan pada tahun keempat pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, para Menteri harus tetap fokus pada penyelesaian agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
"Agenda-agenda pembangunan, kesejahteraan masyarakat, justru harus jadi fokus para Menteri," ujar Nasir, saat ditemui di Restoran Warunkomando, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017).
Kendati demikian, harapan tersebut sulit diwujudkan karena Menteri merupakan utusan Partai Politik (Parpol).
Tentunya jika 'Tahun Politik' telah dimulai pada tahun keempat nantinya, maka bisa dipastikan Parpol akan meminta mereka turut serta mensukseskan tahun politik tersebut.
"Tapi persoalannya memang karena Menteri itu utusan Parpol, mereka diminta oleh Parpol untuk mensukseskan tahun politik itu," kata Nasir.
Oleh karena itu ia mengimbau Jokowi agar benar-benar cermat dalam 'berhitung'.
Hal itu menurutnya harus dilakukan demi menyelamatkan pemerintahannya.
"Karenanya Presiden Jokowi harus benar-benar berhitung untuk menyelamatkan pemerintahannya," tegas Nasir.
Tidak hanya itu, Nasir juga menyarankan agar Jokowi bisa membuktikan pada masyarakat bahwa dirinya mampu dan layak untuk memimpin kembali negara ini pada periode mendatang.
"Dan (Presiden harus) mampu menumbuhkan optimisme publik bahwa memang beliau layak untuk memimpin kembali Indonesia," kata Nasir.
Baca: OTT Penegak Hukum dan Politisi di Jakarta dan Sulut, KPK Amankan Uang Asing
Anggota Komisi III DPR RI itu pun memprediksi, jika Jokowi tidak mampu membuktikan dirinya layak kembali menjadi RI 1, maka bisa dipastikan survei elektabilitas dirinya akan menurun.
Bahkan berganti meningkatnya survei yang menyatakan masyarakat tidak menginginkan Jokowi kembali memimpin Indonesia.
"Tapi kalau itu nggak bisa dilakukan, maka tentu survei-survei 60 persen menginginkan 2019 Presiden Jokowi tidak lagi jadi Presiden Indonesia," kata Nasir.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.