Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengamat kepolisian Adrianus Meliala menilai wacana menyatukan kembali TNI-Polri, demi meredam ketegangan yang kerap muncul antar dua lembaga tersebut tidak tepat.

Dia menganggap jika TNI dan Polri kembali digabung sebagai langkah mundur.

"Ya janganlah. Kemunduran kalau itu sampai terjadi," kata Adrianus saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (8/10/2017).

Baca: ICJR Desak Pemerintah Moratorium Hukuman Mati di Indonesia

Mantan Komisioner Kompolnas ini juga meminta polemik pengadaan senjata yang berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo harus segera diakhiri.

Dirinya mengatakan, tidak ada yang salah dari pembelian senjata yang dilakukan Polri.

"Polri kan juga memiliki tugas melawan insurgensi dan perlawanan teror. Keduanya dilakukan oleh Brimob. Brimob sendiri masih kekurangan senjata, baru sekitar 50 sampai 60 persen kebutuhan senjata terpenuhi," kata Adrianus saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (6/10/2017).

Baca: TNI AD Minta Masyarakat Jangan Takut Laporkan Sikap Arogan Seperti Kasus Dokter Anwari

Sementara itu saat ditanya apa motif Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan ke publik soal impor senjata yang dilakukan Polri, mantan Komisioner Kompolnas ini menjawab normatif.

"Motif panglima kelihatannya untuk menjustifikasi omongannya sendiri," katanya.

Diberitakan sebelumnya, polemik ini berawal saat rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9/2017).

Baca: Polisi Tangkap Lima Anggota Sindikat Pengedar 20 Kilogram Sabu

Dalam rekaman itu, Panglima TNI menyebut adanya institusi nonmiliter yang membeli 5.000 pucuk senjata.