Politikus Gerindra Tanya Pimpinan KPK ''Bagaimana Caranya Agar DPR Tidak Korupsi Lagi?''
Menurut Desmond, selama 15 tahun keberadaan KPK ternyata sampai saat ini budaya korupsi masih terjadi.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa meminta saran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya budaya korupsi di kementerian atau lembaga negara termasuk DPR bisa dihilangkan.
Menurutnya, selama 15 tahun keberadaan KPK ternyata sampai saat ini budaya korupsi masih terjadi.
Hal itu disampaikan Desmond kepada Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat gabungan antara Komisi III dengan Polri, KPK, dan Kejaksaan.
"Saya minta gambaran bagaimana agar DPR ini tidak korup lagi? Apa yg dilakukan KPK? Salah satu, kementerian atau lembaga-lembaga antikorupsi banyak tapi kok terus gitu (korupsi masih terjadi). Berarti ada apa dengan penegakan hukum dibidang Tipikor. Ini tantangan dan pertanyaan masyarakat," kata Desmond di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).
Ketua DPP Partai Gerindra ini berseloroh soal obat atau antibodi yang selama 15 tahun dikeluarkan KPK.
Baca: DPR Gelar Rapat dengan KPK, Polri, dan Kejagung
Ternyata, kata dia, belum juga ampuh dalam memberantas korupsi yang dianggapnya telah mengakar dan sulit untuk diberantas.
"Bagaimana antibodi atau obat apa yang dilakukan KPK dan tidak cocok. Apa obat yang paling cocok supaya DPR ini tidak korup lagi?" tanya Desmond.
"Kan ini jadi soal hari ini. Jangan-jangan korupsi ini beranak pinak pinak ke depan. Berarti ada sesuatu di bidang pencegahan yang belum dilakukan," tambahnya.
Menanggapi pertanyaan Desmond, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan dirinya pernah menyampaikan di Komisi III tentang adanya e-planning dan e-budgeting.
Menurut Agus dua cara ini diyakini ampuh untuk menghilangkan praktik-praktik korupsi di DPR.
"Bapak ibu yang hadir itu pasti ingat kami pernah menyarankan ada proses yang sangat transparan sekali antara pengusulan pemerintah dan pembahasan di DPR seperti apa. Jadi e-planning dan e-budgeting mudah-mudahan bisa diakomodasi," kata Agus.
Selain itu Agus juga selalu melakukan studi mengenai partai politik, terutama mengenai kesepakatan-kesepakatan politik yang biasa terjadi di lembaga legislatif.
"Jadi UU politik juga mungkin perlu perubahan-perubahan sehingga menjadi political appointed supaya tidak seperti hari ini yang bapak ibu hadapi," katanya.
