Dokumen Kedubes AS: 500.000 Pendukung PKI Dibunuh Selama Oktober 1965 Sampai Maret 1966
Pejabat AS secara aktif mendukung upaya Angkatan Darat Indonesia menghancurkan anggota PKI yang tertinggal.
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebuah kabar yang dirilis nsarchive.gwu.edu menyebutkan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memiliki informasi terperinci tentang yang dilakukan Angkatan Darat Indonesia saat melakukan perlawanan terhadap pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965.
Situs tersebut menyatakan mendapat informasi tersebut dari dokumen yang baru dideklasifikasi hari ini oleh Arsip Keamanan Nasional di The George Washington Univesity.
Materi terbaru itu selanjutnya menunjukkan bahwa para diplomat di Kedutaan Besar di Jakarta mencatat bahwa pemimpin PKI telah dieksekusi.
Pejabat AS secara aktif mendukung upaya Angkatan Darat Indonesia menghancurkan anggota PKI yang tertinggal.
Ada sekitar 39 dokumen yang tersedia dari hampir 30.000 halaman arsip yang merupakan catatan harian Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, dari tahun 1964-1968.
Kumpulan dokumen, yang sebagian besar diklasifikasikan, diproses oleh National Declassification Center (NDC) sebagai tanggapan atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen AS yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965-1966.
Ada banyak bab penting yang dibahas dalam dalam dokumen tersebut.
Salah satunya soal meningkatnya ketegangan antara Angkatan Darat Indonesia dan PKI, ketegangan ini meletus setelah usaha penculikan petinggi Angkatan Darat oleh Gerakan 30 September, sekelompok perwira militer yang berkolaborasi dengan beberapa pemimpin PKI.
Setelah mereka menculik dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat tingkat tinggi, Angkatan Darat Indonesia dan sekutu paramiliternya meluncurkan sebuah kampanye untuk memusnahkan PKI dan organisasi afiliasinya.
Mereka membunuh hingga 500.000 pendukung PKI yang diduga dilakukan antara Oktober 1965 sampai Maret 1966, memenjarakan hingga 1 juta orang, dan akhirnya menurunkan Soekarno dan menggantinya dengan Jenderal Suharto sebagai Presiden Indonesia.
Baca: Hari Ini Jokowi Kumpulkan Para Menterinya Bahas Optimalisasi Dana Desa
Dalam sebuah kolaborasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, Arsip Keamanan Nasional bekerja sama dengan NDC untuk membuat keseluruhan koleksi ini tersedia untuk umum.
Koleksi ini ada dalam bentuk digital lalu dimasukkan ke dalam Arsip Nasional dan Arsip Adminstrasi (NARA), alat bantu pencarian digital.
Setelah itu, ilmuwan, peneliti, jurnalis, hingga warga biasa bisa mencari dokumen berdasarkan tanggal, kata kunci, atau nama.
Dari 30.000 halaman yang diproses oleh NDC, beberapa ratus dokumen tetap diklasifikasikan dan sedang menjalani peninjauan lebih lanjut sebelum dirilis pada awal 2018.
Reporter : Mentari Desiani Pramudita