TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indoneesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, angkat bicara perihal pidado kontroversial Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal penyebutan kata 'Pribumi'.

Menurut Jimly, istilah 'Pribumi' yang disebutkan Anies saat berpidato usai pelantikan di Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Senin (16/10/2017) lalu, hanya istilah politik saja.

"Istilah pribumi ini bukan istilah hukum, dia hanya istilah politik saja. Ya kalau istilah pribumi dibawakan dalam pidato politik ya boleh-boleh saja. Itu gambaran dari realitas politik, tapi kebijakan resmi secara hukum tidak dikenal lagi," ucap Jimly Asshiddiqie di Kantor ICMI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

Baca: Ditanya Soal Istilah Pribumi, Ini Jawaban Jokowi

Jika merujuk pada UU Instruksi Presiden no 26 tahun 1998 tentang pengehentian penggunaan istilah Pribumi dan Non Pribumi, Jimly mengatakan pidato Anies tak keluar dari konteks sesungguhnya.

Namun, hal terpenting menurutnya, pengungkapan Anies dalam pidatonya hanya ingin memposisikan semua manusia secara serata seperti apa yang terkandung dalam UU tersebut.

"Ya sebagai pidato politik yaa boleh-boleh saja, tapi tidak punya makna secara hukum maka tidak lagi punya arti hukum karena kita tidak kenal lagi dengan istilah pribumi dan non pribumi," kata Jimly.

Jimly juga berpesan, seharusnya Anies tidak perlu banyak berpidato dengan istilah-istilah yang hanya membuat kontroversi di masyarakat.

Baca: Ucapan Anies Soal Pribumi Dinilai Tak Perlu Dilaporkan ke Polisi

Hal penting, menurutnya, Anies fokus kepada kerja-kerja sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk mengurangi kesenjangan dan mensejahterakan warga Jakarta.

"Tetapi kita harus juga mengakui kenyataan di lapangan masyarakat, realitas sosial ekonomi masyarakat ada ketimpangan, ada kesenjangan ini juga harus diatasi dengan tindakan nyata. Bukan dengan pidato, tapi dikerjakan saja," jelas Jimly.