TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Polri tidak bakal menggubris permintaan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK terkait pemanggilan paksa, apabila kembali tak hadir  memenuhi undangan yang ketiga untuk hadir dalam rapat pansus.

"Kami tetap percaya Polri telah berulang kali menyampaikan sesuatu dengan dasar dan pertimbangan hukum yang kuat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah,Rabu (18/10/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri mengaku pihaknya sudah mendengar pernyataan Polri soal pemanggilan paksa pada KPK untuk hadir dalam rapat Pansus Angket KPK, belum memiliki aturan yang jelas. Untuk itu, Febri tidak mau mencampuri urusan tersebut.

"Kami tentu tidak ingin mencampuri‎ keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh institusi Polri," ujarnya.

Baca: Fahri Hamzah Minta Anies Baswedan Mencontoh Ahok

Diketahui ‎pada kesempatan beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan soal pemanggilan paksa untuk hadir ke DPR, tidak ada dasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemanggilan paksa hanya bisa dilakukan dalam hal penegakan hukum.

"Persoalannya adalah kita dari Kepolisian bahwa UU ini belum ada hukum acara yang jelas mengatur itu, baik dengan UU itu sendiri. Artinya kalau ini dilaksanakan, acaranya mengikuti acara di KUHAP," ujar Tito.

Sebelumnya ancaman pemanggilan paksa KPK disampaikan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya. 

Dia mengatakan, guna mewujudkan panggilan paksa, dia akan meminta bantuan kepolisian sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).