TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menilai dokumen yang dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat (AS), terkait peristiwa 1965 tidak bisa dijadikan acuan mengungkap sejarah kelam bangsa.

Hal itu mengenai pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi setelahnya.

"Dokumen dari Amerika Serikat (AS), dari manapun yang muncul, tidak serta merta dokumen-dokumen itu jadi bagian penyelidikan, tentu perlu suatu upaya untuk meyakini betul," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Baca: Bantah Resmi Dukung La Nyalla, Gerindra Sebut Empat Nama di Pilgub Jatim

Terkait peristiwa 1965, ia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut.

Sampai saat ini berkas-berkas penyelidikan terkait kasus dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat seputar peristiwa 1965, masih "bolak-balik" antara Kejaksaan dengan Komnas HAM.

Lantaran, sulitnya menyusun pembuktikan untuk pengadilan.

"Para aparat penegak hukum, apakah itu Komnas HAM, Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menemukan bukti dansaksi itu sangat sulit, begitu lamanya, maka sudah sangat bias," katanya.

"Bukan berarti kita menyerah, seperti kasus 1965, di Polhukam sudah berkali-kali melakukan rapat kordinasi, gimana menyelesaikan itu, dengan Komnas HAM sekalipun," ujarnya.

Peristiwa 1965, diawali dari aksi penculikan dan pembunuhan sejumlah Jendral TNI Angkatan Darat (AD), oleh anggota militer, yang diyakini didukung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pascaperistiwa tersebut, PKI dibubarkan, dan terjadi pembunuhan terhadap kader dan simpatisan partai tersebut.

Baca: Catat, 10 Nama Unik di Indonesia Mulai Pajero Sport, Es Bon Bon Sampai Aril Piterpen

Sampai saat ini, angka pasti korban pembunuhan itu, belum bisa ditentukan.

Dokumen yang dipublikasikan AS, antara lain berbentuk salinan surat menyurat dari perwakilan pemerintah Paman Sam di Indonesia, dengan Washington.

Dalam surat tersebut, pejabat perwakilan AS di Indonesia, melaporkan soal perkembangan situasi di tanah air, berikut dengan analisa-analisa mereka.

Dari dokumen yang diterima Tribunnews.com, diketahi pada surat menyurat itu, juga ditulis keterlibatan TNI AD, serta organisasi kemasyarakatn (ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Namun sayangnya, Wiranto belum bisa bicara lebih banyak soal dokumen tersebut, karena mengaku belum membacanya.

"Saya belum baca," ujar Wiranto kepada wartawan, usai menghadiri diskusi di kantor KSP.