“Karena kerja sama ekonomi bukanlah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah maka kita harus mempromosikan kerja sama di semua sektor, utamanya sektor swasta,” kata Wapres.

Kedua, kerjasama di sektor maritim sebagai alat penting dalam perdagangan.

Ketiga, untuk mempromisikan kerja sama Selatan-Selatan sebagai ekspansi bagi peluang ekonomi di dalam Organisasi D-8.

Tak lupa Wapres menyebut yang tidak kalah pentingnnya adalah untuk merevitalisasi dan meremajakan organisasi D8, melalui pendekatan yang prakmatis dan berorientasi pada hasil guna di dalam bekerja sama.

“Karena itu, Deklarasi Istanbul 2017 dan rencana aksi D-8
yang akan datang harus menandai sebuah perencanaan penting kedepannya,” jelasnya.

Selain itu, di forum yang sama, Wapres memanfaatkan untuk menarik dukungan terkait pencalonan Indonesia untuk menjadi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Dalam hal ini, Indonesia sedang berkampanye untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020,”pungkasnya.

KTT yang mengusung tema memperluas peluang melalui kerjasama dimulai pada pukul 10,00WS di hadiri Presiden Turki Erdogan yang didampingi menteri Luar Negerinya.

Kemudian dari Malaysia Deputy Prime Ministernya, dari Iran Wakil Presidennya, dari Negeria Presiden dan Menteri Luar Negerinya, Indonesia Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Reto LP Marsudi.

Sementara Mesir dan Banglades hadir tingkat menterinya.

Selain itu, juga ada 2 negara non anggota yang hadir yaitu Guinea dan Azerbaijan.

Sedangkan 7 organisasi yang hadir salah satu Unesco dan OKI.