TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi yang akrab di sapa TGB (Tuan Guru Bajang) memaparkan bahwa fokus pemerintah Jokowi-Kalla kepada pengendalian harga-harga pangan dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh masyarakat luas.

"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang merata," kata TGB, Minggu (22/10/2017).

TGB menjelaskan stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, koordinasi antara Menteri Pertanian dan BUMN-BUMN pangan dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus stabil, menurutnya, menjadi kunci pengendalian harga pangan.

"Koordinasi antarkementerian dan institusi menjadi sangat penting untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujar Tuan Guru.

TGB menambahkan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan bisa berjalan cepat.

Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan, serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.

Sebab, kata TGB, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang membentuk perekonomian nasional.

Apalagi, sektor ini telah nyata bisa mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.

Menurut Tuan Guru, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC dan Indikator menyebutkan kinerja pemerintahan Jokowi menjelang tahun ketiga menunjukkan mayoritas masyarakat merasakan kepuasan.

Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat yang tidak terlalu baik.

"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik yang dihadapi Bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.

TGB mengatakan pola layanan keuangan syariah sebenarnya solusi untuk dapat membuka akses dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Pemerintah Provinsi NTB, kata dia, telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB menjadi bank syariah.

Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam layanan keuangan dan perbankan.