TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mendengarkan hasil rekomendasi dari 12 Ketua Bidang Rembug Nasional Ke-3 Tahun 2017.

Rekomendasi pertama dibacakan oleh T.B. Hasanuddin selaku Ketua Bidang Polhukam Rembug Nasional Ke-3.

Pertama, T.B. Hasanuddin membacakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah yakni jelang tahun politik yang akan berlangsung mulai dari tahun 2018 mendatang.

“Untuk itu, seluruh penyelenggara negara diharapkan selalu konsisten, berkomitmen dan fokus dalam mengawal nawacita serta menghindari kegaduhan yang terindikasi, terstruktur agar terjaga kohesi dan keharmonisan demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap T.B. Hasanuddin dalam acara yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Baca: Gandeng Industri Lokal, BPPT luncurkan Inovasi Implan Tulang Setara Swiss

Poin kedua, Rembug Nasional bidang Polhukam meminta Pemerintah untuk mengakselerasi Minimum Essential Forces (MEF) yang telah dirumuskan dengan memperhatikan akuntabilitas yang terukur agar yang dibelanjakan negara dapat dimanfaatkan dengan baik.

“Pembinaan Prajurit TNI yang profesional, terlatih dan terjamin kesetiaannya. Postur pertahanan juga dapat berkontribusi positif terhadap upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia,” kata T.B.Hasanuddin.

Ketiga, Pemerintah perlu mengantisipasi terorisme dan peredaran narkoba transnasional yang menurut Rembug Nasional bidang Polhukam menjadi bentuk ancaman asimetris di berbagai penjuru dunia.

“Oleh karena itu Indonesia harus lebih aktif terlibat di PBB dan forum-forum internasional lainnya. Partisipasi aktif tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap para WNI, khususnya para TKI di luar negeri,” ucap T.B. Hasanuddin.

Persoalan Papua juga menjadi perhatian Rembug Nasional Bidang Polhukam dan meminta Pemerintah agar fokus untuk diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan kesejahteraan.

Baca: Din Syamsuddin akan Jalankan Tugas Jokowi Mulai dari Dalam Negeri

“Kita harap bahwa penguatan SDM di Papua dalam formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan di Papua dapat meningkatkan rasa saling percaya,” tutur T.B. Hasanuddin.

Kelima, Rembug Nasional Bidang Polhukam meminta kepada Pemerintah agar program e-KTP harus diselesaikan. Pendataan Warga Negara penting bagi kelancaran pembangunan dan pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang.

Terakhir, Rembug Nasional bidang Polhukam menyinggung mengenai penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

T.B. Hasanuddin mengatakan, penegakan harus tetap memprioritaskan kepastian hukum. Peran KPK dalam pemberantasan korupsi harus diperkuat. Tumpang tindih kewenangan antarlembaga harus dihindari.

Untuk penanggulangan korupsi secara efektif, maka sinergi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan.

“Dan tidak kalah pentingnya komtimen atas penegakan hak asasi manusia juga harus tetap terlaksana demi kualitas demokrasi dan perkuat komitmen kita untuk menghadirkan kembali negara,” ucap T.B. Hasanuddin.