Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survey yang dirilis oleh salah satu media nasional, Jumat (20/10/2017) lalu, memunculkan beragam pandangan baik di internal partai maupun eksternal partai.

Almanzo Bonara, anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), melihat adanya penurunan elektabilitas Partai Golkar yang begitu signifikan, berada pada urutan ke tiga setelah Partai Gerindra.

Bagi GMPG, penurunan elektabilitas partai bukanlah sesuatu hal yang aneh bila dikaitkan dengan kondisi Partai Golkar saat ini.

"Sejak awal kami meyakini bahwa elektabiltas Partai Golkar akan mengalami kemerosotan dan mungkin bisa mencapai titik yang sangat krusial, jika partai Golkar masih tetap dinakhodai oleh Setia Novanto sebagai Ketua Umum," ujar Almanzo melalui pesan singkat, Senin (23/10/2017).

Baca: Pengusaha Tambang Diminta Pejabat Setor Rp 700 Juta Urus Izin Eksplorasi

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari keterkaitan Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, yang sangat merugikan keuangan negara.

"Masyarakat kita sudah semakin cerdas dan dapat menilai moralitas pimpinan partai yang tersandung skandal korupsi E-KTP, apalagi berupaya mempermainkan hukum. Inilah yang membentuk persepsi negatif publik serta gelombang anti-pati terhadap Partai Golkar, sangat wajar bila terjadi penurunan elektabilitas," imbuh Almanzo.

Dari hasil survey, Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, mengalami penurunan 7,8 persen, sedangkan PDIP mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 30,3 persen.

Di sisi lain Partai Gerindra sebagai partai oposisi pemerintah mengalami kenaikan 10,8 persen di atas Partai Golkar.

Baca: Hari Ini Mulai Diberlakukan Rute Baru TransJakarta

Ini pertanda bahwa kinerja partai, maupun menjadi bagian koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan efek yang signifikan terhadap elektabilitas partai.

GMPG meyakini penurunan elektabilitas Partai Golkar murni disebabkan karena faktor korupsi E-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Faktor korupsi E-KTP-lah yang sangat membebani dan merugikan Partai Golkar dalam melakukan kerja-kerja politik.

Oleh karenanya, GMPG berpandangan bahwa untuk mengembalikan elektabilitas serta citra partai Golkar hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian hukum korupsi E-KTP oleh KPK, serta pergantian Ketua Umum Partai Golkar, masih ada kesempatan untuk partai Golkar melakukan pembenahan.

Namun, jika hal ini tetap dibiarkan maka Partai Golkar akan menjadi korban dan terus menerus tersandera dengan stigma negatif korupsi, dan tentunya memungkinkan partai Golkar tidak akan mampu meraih simpati publik dalam kontestasi demokrasi mendatang.