Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra di DPR menegaskan menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Rencananya rapat pleno Badan Anggaran (Banggar) membahas RAPBN itu digelar Selasa (24/10/2017) malam ini.

Dan dibawa ke rapat paripurna DPR, Rabu (25/10/2017) besok.

"Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat," kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani didampingi sejumlah anggotanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Muzani mengatakan, alasan Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 ini karena menilai, pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun.

Apalagi pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1.472 triliun lebih saat ini.

"Kami merasa was-was karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara," katanya.

Baca: Aksi Selfie Politikus Gerindra saat Voting Perppu Ormas di Paripurna DPR

Muzani mengatakan, kalau itu terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan.

Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.

Menurutnya, hingga Agustus 2017 ini saja utang negara sudah mencapai hampir Rp 3825 triliun.

"Sampai akhir tahun diperkirakan Rp 4000 triliun. Tahun ini saja, untuk membayar pokok utang dan bungan Rp 514 triliun, atau 33 persen dari total APBN," katanya.

Muzani menambahkan, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah juga mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian, kesehatan dan lainnya berkurang.