Sementara pada sektor pertanian, kata dia, kemampuan pemerintah membayar utang baru sekitar Rp 2,5 triliun.

Baca: Komisi XI Tekad RAPBN 2018 Untuk Kesejahteraan Rakyat

Menurut Muzani, hal ini akan membuat kemampuan pertanian mengalami kemerosotan. Kemampuan produksi pertanian, pangan, menurun. Stok pangan akan berkurang sehingga akan terjadi impor.

"Ini akan merugikan para petani," katanya.

Lebih lanjut Muzani menjelaskan, kemampuan pemerintah untuk berutang sangat tinggi. Tapi, kemauan membayar utang masih rendah. Selain sektor pertanian, kata dia, pemerintah juga melakukan pola baru pencabutan subsidi listrik 900 watt.

"Pola baru ini telah menyebabkan beban rakyat. Karena itu, kami meminta pemerintah meninjau ulang," katanya.

Gerindra juga keberatan dengan penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebab, kata Muzani, pada tahun-tahun sebelumnya, PMN yang sudah disetujui untuk BUMN tidak pernah digunakan sampai sekarang ini.

Gerindra juga tidak setuju dengan privatisasi 800 anak usaha BUMN.

"Kami tidak setuju, karena BUMN merupakan benteng terakhir dari pertahanan ekonomi. Ini sudah kami suarakan di Komisi VI DPR," katanya.