TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajak pelaku dunia usaha dan filantropi melakukan pemetaan masalah sosial dengan melakukan sinergitas intervensi.  

"Kita harus menguatkan kemitraan Pemerintah-Swasta (public-private partnership) agar intervensi yang dilakukan lebih punya daya ungkit terhadap pemberdayaan masyarakat. Kita  perlu membangun kemitraan strategis dengan swasta dan elemen masyarakat pada umumnya.  Karenanya dalam Temu Nasional ini kita petakan wilayah sasaran dengan program yang fokus sesuai passion masing-masing filantropi," kata Mensos dalam acara Temu Nasional bertajuk Optimalisasi Peran Dunia Usaha dan Filantropi dalam Penanggulanan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Sosial yang berlangsung di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Ia menyontohkan Kementerian Sosial memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Di dalamnya mencakup program Beras Sejahtera, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, penyandang disabilitas, bansos untuk lansia, bantuan untuk anak terlantar, dan lain-lain.

"Pertemuan ini sangat strategis, untuk itu mari segera kita petakan bersama sesuaitugas dan fungsi tersebut," tutur perempuan asal Surabaya, Jawa Timur ini.

Ia menyontohkan perusahaan A akan turun  membantu dalam bidang rehabsos korban napza, di wilayah yang lain atau perusahaan B akan berfokus di bidang pendidikan di wilayah mana,  sementara perusahaan C fokus pada lansia dan sebagainya.

"Dengan pemetaan dan panduan yang jelas maka diharapkan intervensinya akan semakin terukur," terang Khofifah.

Mensos menambahkan kalangan  dunia usaha dan filantropi selama ini telah melakukan berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) bagi kesejahteraan masyarakat.

"Hal ini perlu sinergikan lebih kuat agar daya dorong dan daya ungkitnya makin maksimal," katanya.

Untuk itu, Mensos berharap pemerintah bersama dunia usaha dan filantropi dapat bersatu dan bersinergi, sehingga dampaknya akan lebih terasa kepada masyarakat.

"Sedemikian luasnya Indonesia ini tetap terlayani dengan baik kalau kita bergandengan tangan dengan kemitraan yang lebih luas dan lebih terkordinasi," kata perempuan nomor satu di Kementerian Sosial ini.

Sementara itu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih yang menjadi narasumber dalam pertemuan ini mengatakan bahwa program prioritas pemerintah adalah penurunan pengangguran  dan pengurangan  ketimpangan sosial.

"Kemitraan dengan filantropi dan pelaku dunia usaha diperlukan tidak hanya dari segi dana tapi juga keahliannya untuk mempercepat terwujudnya bangsa Indonesia yang mandiri dan sejahtera," katanya.