KPK Dalami Kepemilikan Aset Properti Tangan Kanan Wali Kota Tegal
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki aset-aset Amir Mirza (AMH).
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki aset-aset Amir Mirza (AMH).
Amir Mirza berstatus tersangka kasus suap dugaan pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Tegal dan proyek-proyek lainnya di lingkungan Pemkot Tegal.
Dalam kasus ini, penyidik juga menetapkan status tersangka pada Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Mashita Soerparno.
Amir Mirza, merupakan tangan kanan dari Siti.
Keduanya berniat maju dalam Pilkada Tegal 2018.
Baca: Perdana ke Ok OCE Ala Ahok, Sandi Pesan Agar Jakarta Creating Hub Dirawat
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan guna menelusuri aset milik Amir Mirza, utamanya properti hari ini, Jumat (3/11/2017) penyidik memeriksa saksi bernama S Pardi dan Hendra.
"S Pardi merupakan salah satu pengusaha di Tegal. Materi yang didalami terkait dugaan aliran dana dan proyek-proyek di lingkungan Kab Tegal. Untuk saksi Hendra, ini merupakan karyawan perusahaan properti di Tegal. Materi yang didalami terkait kepemilikan aset properti tersangka AMH," ungkap Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain memeriksa dua saksi untuk Amir Mirza, penyidik juga memeriksa saksi untuk Siti Mashita, bernama Rama Pratama (Wiraswasta).
"Saksi Rama Pratama sebelumnya adalah politisi PKS dan pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009. Penyidik mendalami informasi adanya dugaan upaya SMS dan AMH untuk mendapatkan dukungan partai-partai dan kegiatan safari politik terkait dengan rencana pencalonan kembali di Pilkada," tutur Febri.
Baca: Mayoritas Generasi Milenial Tidak Setuju Ideologi Pancasila Diganti
Diketahui, belakangan KPK tengah mendalami dugaan adanya aliran dana Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masitha kepada sejumlah partai politik, diantaranya Partai Hanura atas rencananya untuk maju dalam Pilkada Tegal 2018.
Kamis (2/11/2017) kemarin, penyidik KPK memeriksa Ketua DPC Partai Hanura Tegal, Abas Toya Bawazier.
Terkait rencananya ini, Siti Masitha diduga telah bersafari politik dan memberikan bantuan kepada sejumlah partai, termasuk Partai Hanura.
