Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum CSR Kesos dan Filantropi, yang didukung penuh oleh Kemensos RI dan Dewan Pertimbangan Presiden RI, selenggarakan acara Temu Nasional Dunia Usaha dan Filantropi, dengan tema "Optimalisasi Peran Dunia Usaha dan Filantropi Guna mendukung Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan Sosial", Kamis (26/10/2017) lalu, yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Temu Nasional ini sebenarnya merupakan satu dari rangkaian kegiatan focus group discussion (FGD) antara kalangan penggiat CSR dan Filantropi bersama Wantimpres RI dan segenap pihak terkait lainnya, yang telah dilakukan beberapa kali guna mencari formula dan strategi yang afektif agar program CSR dan filantropi dijalankan ke depan dapat lebih sinergis, terukur, terarah dan sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Acara temu nasional yang pesertanya dari unsur pemerintah pusat maupun daerah, kalangan dunia usaha, filantropis, organisasi social kemasyarakatan, akademisi serta undangan lainnya hadir sebagai pembicara, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Wantimpres RI Prof. Dr. Sri Adiningsih dan Deputi Menteri PPN Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas RI Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, melihat banyak persoalan di Indonesia yang belum teratasi yang membuatnya akngkat bicara.  Menurutnya ada cara simpel yang bisa dilakukan, salah satunya dengan merangkul pihak satu sama lain dalam satu visi dan misi.

”Rasanya dengan bergandeng tangan, persoalan yang seluas Indonesia yang banyak terjadi saat ini bisa segera teratasi," katanya, didepan ratusan peserta yang hadir dalam acara Temu Nasional Dunia Usaha dan Filantropi.

Dikatakan Mensos, sebenarnya ia ingin acara ini segera ditindak lanjuti dengan segera membuat rencana konkret dengan memetakan persoalan tiap daerah secara rinci. “Saya harap pertemuan ini segera bisa ditindaklanjuti dengan rencana aksi, pemetaan masalah dan daerahnya secara detail,“ pinta petarung Pilgub Jatim 2018 yang diusung Partai Demokrat ini.

Menurutnya, rencana aksi dengan detail masalahnya akan memberi kesempatan kepada perusahaaan untuk memilih program dan daerah yang akan dibantu sesuai dengan keinginan masing-masing.
“Misalnya koorporasi A cenderung dan ingin bergerak membantu di bidang pendidikan, sedangkan korporasi B ingin membantu para lansia dan disabilitas atau rehabilitasi pencandu narkoba," terangnya.

Penurunan kemiskinan, kata Khofifah menjadi priroritas kementerian yang dipimpinnya. Selain menjadi target dari Sustainable Development Growth (SDG) yang digagas PBB, namun hal tersebut juga menjadi keinginan pemerintah yang berusaha menurunkan tingkat kemiskinan secara terukur.

Pemerintah saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui berbagai program pro-rakyat, baik berupa pendidikan dan kesehatan gratis, pembukaan kesempatan kerja baru, kemudahan perijinan usaha, redistribusi asset dan pendapatan, dan lain sebagainya.

Diakuinya, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan semua persoalan bangsa sendiri. Diperlukan dukungan semua komponen bangsa yang lain guna mewujudkan solusi komprehensif atas kedua permasalahan bangsa tersebut, "pungkas Khofifah.