Misalnya siswa SMK magang di salah satu industri dan ingin menjadi operator mesin, maka saat magang pun harus menjadi operator mesin. Demikian juga jika ingin bekerja di jenis pekerjaan lainnya.

"Proses pemagangan seperti itu yang benar, tidak asal, hanya mengikuti  tugas pemagangan saja, sehingga ketika selesai magang siswa atau mahasiswa sudah sesuai dengan kompetensi magangnya," katanya.

Melihat fenomena tersebut maka pemerintah perlu mengambil peran dalam peningkatan kualitas kompetensi SDM.

Tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tapi juga tingkat pemerintah provinsi dan kota/kabupaten, yang dalam hal ini perlu di sinergikan dengan perusahaan-perusahaan yang ada.

Bambang menjelaskan, di negara-negara maju, seperti Jerman kompetensi SDM paling besar disumbangkan oleh pihak perusahaan swasta dengan besaran 75%, sedangkan peran pemerintah hanya berkontribusi sebesar 15%.

Berbeda dengan di Indonesian yang mesih membudayakan sistem bajak membajak tenaga terampil antara satu perusahan dengan perusahaan lainnya.

"Di Jerman sudah menerapkan program dual system dalam mencetak tenaga kerja berkualitas yang langsung dapat link and match, dimana 30% belajar kompetensi murni di sekolah, dan 70% pemagangan dan pemberian pelatihan di industri-industri besar," ujarnya.

Setnov Serang Balik KPK, Penasihat Hukumnya Sebut Polisi Telah Terbitkan SPDP untuk Pimpinan KPK https://t.co/bIW9exYVU9 via @tribunjabar

— Tribun Jabar (@tribunjabar) November 8, 2017

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang sering dihadapi di Indonesia saat ini adalah terbenturnya kulaitas SDM dengan dunia kerja.

Pertama, yaitu miss match atau ilmu yang dipelajari selalu berbeda dengan kebutuhan dunia kerja.

Kedua, under qualified atau lulusan sarjana tapi kemampuan tidak menunjukan sarjananya sehingga pekerjaan yang didapat berada di level bawah. Yang jika dirata-ratakan berjumlah sekitar 37%.

"Kan banyak lulusan sarjana tapi bekerja level SMA atau SMK. Tentunya ini harus dibenahi dari sistem pendidikan nasional secara menyeluruh dan perlu didukung dari berbagai institusi serta lembaga untuk bersama-sama mencari solusi," ucap Bambang.

Bambang menyebut, pihaknya pun terus berbenah dalam hal pemberian pelatihan kerja atau penyediaan fasilitas disetiap balai latihan kerja disetiap daerah untuk mengembangkan SDM dan membantu ekonomi secara nasional.

"Ini tugas bersama, bukan Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemendikbud atau lembaga lainnya. Bagiamana menyelesaikan ini untuk mendukung program-program pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, untuk menekan tingginya jumlah pengangguran setiap tahun, di Tahun 2018 pihaknya memiliki program untuk melakukan pelatihan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan di 74 ribu desa se Indonesia melalui sistem padat karya melalui dana desa.