'Kalau KPK Salah, ya Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum'
Eddy Wijaya Kusuma, meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk berani bertanggungjawab jika terbukti salah.
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Eddy Wijaya Kusuma, meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk berani bertanggung jawab jika terbukti salah.
Hal ini terkait laporan kuasa hukum Setya Novanto atas tuduhan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang ke Bareskrim Polri.
Surat yang dimaksud diantaranya surat perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto dalam perkara korupsi e-KTP, dengan tersangka Andi Narogong alias Andi Agustinus.
"KPK kalau salah yang harus melalui proses hukum, artinya harus mempertanggungjawabkan secara hukum," kata Eddy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2017).
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sudah sesuai aturan.
Menurutnya, penerbitan SPDP terhadap Agus dan Saut membuktikan Kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani perkara.
Eddy juga berharap, Kepolisian bisa bekerja cepat mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Agus dan Saut. Namun ia mengingatkan penegakan dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Ya kalau sudah dikeluarkan SPDP, Polri harus mengusutnya secara tuntas," katanya.
Diketahui kasus ini bermula dari adanya laporan polisi oleh pelapor bernama Sandy Kurniawan, yang adalah kuasa hukum Setya Novanto.
Pelapor melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan atau pasal 421 KUHP.
Atas laporan dengan nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tertanggal 9 Oktober 2017, penyidik telah memeriksa enam saksi, tiga ahli pidana, satu ahli hukum tata negara, dan melakukan gelar perkara.
Sampai pada akhirnya, tanggal 7 November 2017 penyidik resmi menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Meski sudah penyidikan, namun status Agus Rahardjo dan Saut Situmorang masih sebagai terlapor dan belum dilakukan pemeriksaan.
