Berdasarkan amar putusan, imbuhnya, hakim tidak mengabulkan permohonan Praperadilan Setya Novanto perihal pencabutan penetapan pencegahan terhadap dirinya.

Menurut Hakim, Praperadilan merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan tersebut (penetapan dikeluarkan oleh Keimigrasian).

Selain itu, argumentasi ini bisa dikuat dengan penjelasan apa saja yang masuk dalam objek praperadilan. Berdasarkan pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), objek praperadilan adalah:

Pertama, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Paska putusan MK, objek praperadilan bertambah yaitu keabsahan dan penetapan tersangka seseorang (putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014) dan SPDP tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum (putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015.

"Jika merujuk pada KUHAP maupun putusan MK, pencabutan status cegah tidak termasuk dalam objek praperadilan," tegasnya.

Terakhir terkaitv prioritas penanganan perkara. Menurutnya, kondisi KPK yang mendapatkan pelaporan balik atas perkara yang ditangani merupakan sesuatu yang terus berulang dan tidak bisa dihindari.

Pada perkara ini, KPK sedang menangani perkara EKTP yang yang melibatkan banyak pihak. Pada waktu yang bersamaan, KPK dilaporkan karena dituduh melakukan perbuatan pidana lainnya (pidana umum).

Permasalah ini sebenarnya sudah terjawab dengan ketentuan UU Tipikor Nomor 31/99 jo 20/2001). Menurut pasal 25, Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Itu artinya, jika ada perkara korupsi yang sedang ditangani, sebaiknya dijadikan prioritas oleh penegak hukum dan tidak diinterupsi oleh perkara lainnya seperti tindak pidana umum.