TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Ketua DPD 1 Nusa Tenggara Timur Partai Golkar, Melki Laka Lena menilai perlakuan berbeda terhadap Setya Novanto dan Partai Golkar dan aparat penegak hukum.

Baca: Aplikasi Smartphone Bikin Sehat

Ia menilai aparat hukum seperti menargetkan Setya Novanto dan Partai Golkar saat ini.

"Kalau itu saya kira dalam konteks sebagai seorang ketua umum atau sebagai pribadi atua ketua DPR RI yang merasa bahwa hak-hak hukumnya itu tidak bisa difasilitasi dengan baik. Kalalu saya dengar dari pengacara, ada perlakuan berbeda yang dirasakan Novanto," kata Melki.

Menurutnya, terpilihnya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar merupakan pengorbanan demi stabilitas politik. Golkar kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintah.

Menurut Melki, Novanto muncul di tengah-tengah dualisme kepemimpinan antara Aburizal Bakrie alias Ical dengan Agung Laksono.

Saat itu, Golkar masih berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan Gerindra, PKS, PPP, Golkar, PBB, PAN, dan Demokrat di dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Golkar, kata Melki, akhirnya memutuskan untuk keluar dari KMP karena sadar harus berpartisipasi terlibat dalam membangun bangsa. Hal itu lah yang menyatukan Ical dan Agung Laksono yang menyepakati Munaslub dan Novanto keluar sebagai ketua umum.

"Pak Novanto ini terpilih juga kalau teman-teman tahu ini kehendak banyak orang, termasuk kehendak dari banyak petinggi negara ini. Saya ulangi Pak Novanto terpilih kehendak banyak orang maupun dari petinggi negara ini," kata Melki saat diskusi bertajuk 'Dramaturgi Partai Golkar' di Cikini, Jakarta, Sabtu (18/11/2017).

Salah satu petinggi negara, menurutnya adalah Presiden Jokowi. 

"Saya rasa demikian," kata Melki.

Baca: Panglima TNI Pengganti Gatot Nurmantyo Harus Fokus Bangun Alutsista