TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengungkap sosok yang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan di tubuh Golkar.

Hal itu diungkapkan Emrus ditengah desakan Golkar untuk segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Emrus menjelaskan, sosok pengganti Setya Novanto dapat merangkul semua faksi yang ada di Golkar.

"Tidak bagian dari kubu yang saling berseberangan," ujar Emrus Sihombing kepada Tribunnews.com, Minggu (19/11/2017).

Baca: Tiba di Medan, Kahiyang dan Bobby Akan Lakukan Prosesi Adat Ini

Baca: Fredrich Sebut Penyidik KPK Tolak Seluruh Penjenguk Setnov

Selain itu sosok tersebut adalah yang bisa melakukan komunikasi politik dengan pemerintah.

Selain juga sosok itu harus full time bekerja memperbaiki Golkar.

Juga sosok tersebut bukan kelanjutan dari status quo.

Terpenting, menurutnya, rekam jejak yang bersih dari perilaku koruptif.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong digelarnya Munaslub untuk penggantian Setya Novanto dari posisi Ketua Umum Golkar.

Atas hal itu Sekjen Golkar Idrus Marham menyebut pihaknya memperhatikan usulan itu meski ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan bila ingin mengadakan munaslub.

"Jadi begini, saya sampaikan juga memang di atas tadi bahwa pikiran-pikiran yang ada apakah itu dari para senior maupun dari kader-kader atau pengurus, karena kita partai yang demokratis, kita perlu perhatikan usulan-usulan itu," ujar Idrus.

Hal tersebut disampaikannya setelah mengikuti rapat bersama DPD I Golkar di Hotel Mandarin, Jakpus, Kamis (16/11/2017).

Hanya, menurut Idrus, pelaksanaan munaslub harus sesuai AD/ART.

Hingga kini tegas Idrus, Golkar tetap solid meski ada kasus Novanto, yang saat ini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

"DPD ini yang kuat, gonjang-ganjing apa pun di pusat, mereka tetap menang. Itu faktanya. Dan itu mereka sampaikan seperti itu tadi," tegas Idrus.

"Dan berdasarkan konstitusi partai yang memiliki kewenangan yang diatur dalam pasal 32 terkait dengan perubahan kepemimpinan, munas, itu yang memiliki kewenangan pimpinan provinsi Partai Golkar se-Indonesia," lanjutnya.

Dari 34 pimpinan DPD I Golkar, ada enam yang tidak hadir. Dua di antaranya adalah Ketua DPD Sulsel Golkar Nurdin Halid dan Ketua DPD Jabar Golkar Dedi Mulyadi.

Dalam rapat DPD I Golkar, Idrus menyebut tak ada pembahasan khusus soal kasus Novanto. Rapat DPD I Golkar, menurut Idrus, lebih banyak membahas konsolidasi internal.