TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/12) telah menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk menggantikan posisi Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI.

Gatot, saat melakukan kunjungan di Mako Kopassus, Cijantung, telah meminta kepada presiden untuk melakukan pelantikan lebih cepat.

"Presiden jangan terlalu lama, sesegera mungkin," kata dia.

Dengan berakhirnya Gatot menjadi panglima TNI dan memasuki masa pensiun, maka dirinya akan kembali menjadi rakyat sipil dengan segala hak dan kewajibannya.

Baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Ungkap Tantangan Panglima TNI Baru

Isu dan wacana Gatot maju di Pemilu 2019 begitu santer belakangan.

Beberapa lembaga survey menjelaskan bahwa Gatot memiliki satu sampai tiga persen suara dari responden.

Hal itu juga diamini oleh Ketua DPP Golkar, Meutya Hafid yang menjelaskan, Gatot mempunyai hak untuk memilih dan dipilih usai menjadi anggota TNI.

"Setelah menjadi sipil, dia berhak dipilih dan memilih. Kalau pas jadi TNI kan tidak bisa," jelasnya di komplek parlemen, Jakarta.

Meutya menjelaskan, partainya akan membuka lebar peluang apabila, Gatot ingin mengikuti jejak beberapa seniornya yang bergabung ke partai politik.

Baca: Menakar Peluang Jenderal Gatot Terjun di Politik Setelah Pensiun dari TNI

Baginya, setiap orang yang ingin berpartisipasi membangun bangsa.

"Apalagi, beliau kan sempat menjadi Panglima TNI dan Golkar memiliki banyak purnawiran TNI dalam kepengurusan," ucapnya.

Hanya saja, mantan jurnalis itu akan menunggu kepastian dari sikap Gatot untuk bergabung dan terjun ke dunia politik atau tidak.