Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rakyat Indonesia telah menunjukan sikap tegas menolak rencana Presiden Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, sikap Indonesia merupakan langkah yang tepat.

Baca: Sekelompok Orang Bertopeng Lempari Rumah Ibadah Umat Yahudi di Swedia Dengan Bom Molotop

Mengingat dampak dari rencana Trump tersebut menimbulkan reaksi perlawanan dari segala penjuru dunia.

Bukan hanya dunia Islam tetapi juga Barat dan berbagai belahan dunia lainnya.

"Tindakan Trump ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi DK PBB sejak tahun 1945 dimana AS juga ada di dalamnya," kata Politikus PDI Perjuangan ini kepada Tribunnews.com, Minggu (10/12/2017).

Baca: Jika Kebijakan Soal Yerusalem Tidak Dicabut, Donald Trump Bisa Terjungkal

Sementara di dalam negeri AS sendiri, imbuhnya, rencana Trump tersebut mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat.

Karena menyinggung perasaan umat Islam dan Kristen yang juga merupakan pewaris Yerusalem sebagai kota sucinya.

Karena itu, selain langkah diplomasi melalui OKI untuk menyolidkan suara negara-negara OKI menghadapi AS, penting juga Indonesia mengajak negara-negara Barat dan pencinta damai, untuk bersama-sama bersikap terhadapb rencana Trump.

Baca: Ketua Fraksi PKS: Klaim Atas Yerusalem Adalah Bentuk Penindasan, Kezaliman dan Penjajahan

Setelah konferensi OKI, menurutnya, Indonesia perlu menginisiasi bersama negara OKI untuk mengundang negara-negara Barat dan yang pro Resolusi PBB untuk melaksanakan Konferensi Internasional Pro Jerusalem untuk menolak rencana Trump.

Langkah ini penting tegas dia, untuk menolak rencana Trump sekaligus meredam munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama melawan AS dan Israel.

"Persoalan Yerusalem bukan semata persoalan AS-Israel vs Dunia Islam, tetapi persoalan perdamaian dunia," ucapnya.