TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pengerjaan proyek Light Rapid Transit (LRT) Jabodetabek dirampungkan.

Hal itu lantaran, LRT dianggap ampuh mengatasi kemacetan di wilayah ibu kota. 

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Nusirwan Soedjono menilai, proyek LRT memerlukan dana yang sangat besar dan mahal. Karenanya, pembangunan LRT tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah semata.

"Selain BUMN, pendanaan perlu juga di support oleh kawasan atau pengembang perumahan yang merasa diuntungkan dengan adanya kehadiran LRT," kata Nusirwan di diskus "Mega Proyek Terbatas Dana", Selasa malam (12/12/2017).

Menurut Nusirwan, selama tiang-tiang beton terus dibangun, maka pihaknya yakin bahwa proyek LRT tidak akan berhenti. Ini karena, pemerintah sangat serius membangun LRT, walau pembangunan transportasi massal ini memerlukan dana yang sangat mahal.

Baca: Pemilik Akun Palsu Facebook Dibekuk Polisi Karena Lakukan Penipuan

Nusirwan mengatakan bahwa konektivitas adalah menjadi hal yang utama yang harus disediakan. Saat ini, bukan lagi waktunya untuk bereksperimen dengan sisa pembiayaan. Akan tetapi, harus konsentrasi pada persiapan operasi LRT.

"Kemudahan-kemudahan masyarakat untuk mencapai LRT harus diperhatikan agar bisa memberikan kemudahan masyarakat," tegas Nusirwan.

Baca: Terlihat Sempoyongan Saat Berduet dengan Raffi Ahmad, Ini Penjelasan Ayu Ting Ting

Danang mengatakan, pemerintah juga harus memikirkan konektivitas LRT agar bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan menggunakan LRT.

Para pengguna yang bekerja di gedung-gedung bisa dengan mudah menggunakan LRT, misalnya dengan tersedianya lift atau moda transportasi menuju LRT.

"Jadi ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah agar bisa terkoneksi dengan gedung-gedung bertingkat dan angkutan umum lainnya," katanya.

Untuk diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya menegaskan proyek LRT salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Sebab, LRT Jabodetabek bisa mengangkut sebanyak 430 juta penumpang/tahun.

"Sehingga pada tahun 2025 diharapkan sudah bisa tercapai prasarana massal yang lengkap," kata Budi Karya.