TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (SP RTMM) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani Framework Convention on Tobacco Contro (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pasalnya, cukai rokok berkontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Serta mampu menyerap tenaga kerja berijasah rendah dan non ijasah.

"PKB berkomitmen menolak FCTC, kami berharap Presiden Jokowi sejalan dengan PKB dengan tidak menandatangani FCTC WHO tersebut. Karena hal itu berkolerasi langsung dengan nasib pekerja rokok tembakau di Tanah Air," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai menerima kedatangan pengurus SP RTMM di kantor DPP PKB, Jumat (15/12/2017).

Cak Imin juga berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak serampangan menaikan cukai rokok karena hal itu berbanding lurus dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para pekerja sigaret rokok tangan.

"Kalaupun pemerintah berniat menaikkan cukai, sebaiknya pemerintah juga melibatkan SP RTMM. Saya kira merekalah yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan," ucapnya.

Baca: Cak Imin Ajak Caleg PKB Maksimalkan Sosmed Untuk Sosialisasi

Selain itu, Panglima Santri Nusantara berharap pemerintah daerah tidak memperbanyak kawasan tanpa rokok (KTR). Tapi lebih mempertimbangkan pendapatan cukai rokok itu sendiri.

"BPJS saja yang mengaku bangkrut meminta tambahan anggaran yang diambil dari cukai rokok, bagaimana mungkin pemerintah daerah menyempitkan pendapatan dengan memperbanyak KTR," ucap Cak Imin.

Sementara itu, salah seorang pengurus DPP SP RTMM, Tugino menjelaskan maksud kedatangan SP RTMM menemui Cak Imin.

Menurutnya, ia meminta bantuan sekaligus perlindungan bagi pekerja sigaret kretek tangan yang terkena imbas dari naiknya cukai rokok setiap tahun.

"Yang paling menderita ya para pekerja rokok kretek itu pak. Karena kenaikan cukai berdampak pada mahalnya harga-hara dan itu berujung pada PHK," ucapnya.

Ditambah lagi, kata Tugino, pemerintah daerah (pemda) telah banyak membuat peraturan yang melarang merokok seperti di hotel, rumah ibadah, sekolah, dan tempat-tempat lainnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota DPR RI Komisi XI Fathan Subchi, Wakil Bendahara Umum Bambang Susanto, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Dita Sari, Bagian Hukum DPP SP RTMM Andre SH, Ketua DPW SP RTMM Jawa Timur (Jatim) Purnomo dan Sekretaris DPW SP RTMM Jatim.