Memahami Motif Politik di Balik Masa Jabatan Airlangga Hartarto di Golkar
Pandangan yang membatasi jabatan Ketum hanya 2 tahun, dari aspek komunikasi politik, pasti mempunyai tujuan politis pula.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
"Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Airlangga, kepentingan politik aktor tersebut sulit atau tidak dapat terwujud, apapun kepentingan politiknya," ujar Emrus kepada Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).
Itulah yang mendorong tindakan komunikasi politik mereka, yaitu melontarkan pesan bahwa jabatan Ketua umum hanya 2 tahun, sebagai peluru untuk merealisasikan perjuangan politik mereka di internal Golkar.
Selain itu, pandangan yang mengatakan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak mungkin mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub.
Oleh karena itu, aktor politik tersebut berpotensi menjadi duri dalam daging dalam konteks merealisasikan tujuan Munaslub. Mereka, menurut hemat saya, perlu bertobat politik demi Golkar bersih ke depan.
Lima tahun
Menurutnya aktor politik yang menginginkan jabatan Ketum Golkar selama satu periode atau 5 tahun, juga tidak lepas dari kepentingan politik dari orang atau kelompok yang mewacanakannya.
Sama halnya dengan kelompok yang mengajukan jabatan Ketum 2 tahun, sarat dengan subyektivitas oleh orang yang memproduksi pesan tersebut.
Hanya saja tujuan politik aktor politik yang mewacanakan jabatan Ketum 5 tahun, bisa sama atau berjalan bersama, sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Munaslub dapat menjadi kenyataan.
Oleh karena itu, aktor yang menginginkan jabatan Ketum hanya 2 tahun, sangat tidak rasional dalam rangka mewujudkan tujuan diselenggarakannya Munaslub.
"Sebab, memperbaiki persoalan internal dan persepsi publik yang tidak produktif terhadap partai Golkar beberapa tahun terakhir ini, saya pastikan, sangat tidak mudah," katanya.
Tidak semudah membalik telapak tangan, tegas dia.
Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kelegowoan, butuh kerjasama dan butuh ketulusan semua pihak di internal Golkar.
"Jadi, mewacanakan jabatan Ketum hanya dua tahun, sebagai bentuk hilangnya rasionalitas. Sebab, tidak cukup waktu 2 tahun bagi Ketum menyelesaikan menumpuknya berbagai persoalan politik antar faksi di internal Golkar," ucapnya.
Belum lagi kerja politik untuk Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
Bahkan menurut dia, bila kepengurusan Golkar hasil Munaslub dengan masa kerja 5 tahun dapat menyelesaikan berbagai persoalan sebagai perwujudan tujuan diselenggarakannya Munaslub, suatu prestasi yang sangat luar biasa ditorehkan oleh Airlangga bersama kabinetnya bagi Golkar. (*)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.