TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto hingga 2019.

Forum itu juga memberi waktu satu bulan kepada Airlangga untuk menyusun kepengurusan DPP Partai Golkar.

"100 Persen pemegang hak suara Partai Golkar mengusulkan penetapan ketua umum, tadi sudah diputuskan dalam sidang paripurna Munas Luar Biasa Partai Golkar," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di arena Munaslub Golkar, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Munaslub memutuskan masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga 2019.
Perpanjangan masa jabatan dapat dilakukan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas).

"Munas memberi mandat tunggal pada ketua umum melakukan revitalisasi pengurus DPP," jelas Airlangga.

Anggota Steering Comitee Munaslub Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Airlangga diberi waktu satu bulan untuk menyusun pengurusan DPP Partai Golkar yang baru.

Airlangga diperbolehkan untuk berkonsultasi dengan siapun dalam melakukan penyusunan anggota.

"Jadi sekarang kewenangan sepenuhnya ada di Pak Airlangga. Penyusunan bisa satu jam, dua jam, atau waktu lain, sepenuhnya tergantung Pak Airlangga," katanya.

Begitu juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji.

Ia mengatakan Airlangga diberikan keweangan untuk melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kepengurusan Golkar.

"Semuanya bisa berubah karena di pasal peralihan memungkinkan terjadinya perubahan," katanya.

Mengenai calon Sekjen Golkar yang belakangan gencar dibicarakan, Airlangga menyebut partainya memiliki banyak sekali kader yang memiliki kapasitas menempati posisi strategis ini.

Airlangga menjelaskan kriteria bagi calon Sekjen Golkar ke depan adalah harus anggota Golkar, pernah menjadi pengurus Golkar, dan siap bekerja sepenuh waktu bagi partai.

Mengenai isu Sekjen Golkar harus kader berlatarbelakang militer, Airlangga menjawab, "Golkar ini kan sebuah partai dari masyarakat. Tentunya diutamakan kader-kader masyarakat."

Tak Ambil Pusing
Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak ambil pusing pada rencana Airlanggao yang akan menghapus jabatan ketua harian.

Menurut Nurdin hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Airlangga.

"Tergantung ketua umum. Restrukturisasi tidak boleh bertentangan dengan D/ART, pasal 6 struktur sudah jelas," kata Nurdin.

Menurut Nurdin, ketua umum boleh menambah atau mengurangi jumlah kordinator bidang di DPP Golkar.

Hanya saja Nurdin menyarankan nomenklatur struktur tidak sampai diubah.

"Nomenklatur dalam AD/ART, menurut pandangan saya tidak boleh berubah. Karena akan melanggar AD/ART. Tapi ketua umum bisa melakukan restrukturisasi dan reposisi," kata Nurdin.

Nurdin mengaku berterima kasih apabila dipercaya untuk menjadi pengurus DPP. Menurutnya jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

"Pokoknya saya bersama seluruh peserta munas punya pikiran yang sama, ketua umum harus menciptakan team work yang kuat, solid. Pengurus harus memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk membantu ketua umum dalam mengakselerasikan program kerja partai," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menegaskan perubahan nama pengurus yang akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM hanya terkait ketua umum, dari Setya Novanto kepada Airlangga Hartarto.

"Sementara ketua umum saja yang diganti sebagai respons jangka pendek menghadapi keadaan keadaan yang memang membutuhkan tandatangan secara administratif, misalkan tentang Pilkada 2018," kata Sarmuji.

Perubahan struktur DPP secara lengkap, menurut Sarmuji, membutuhkan waktu dan pertimbangan jernih.

Pembentukan pengurus menurut Sarmuji tidak bisa didesak dalam waktu yang singkat.

"Menempatkan siapa, di mana posisinya, membutuhkan pikiran lebih jernih, tidak bisa didesak-desak," katanya.

Terkait beredarnya draft susunan pengurus DPP Partai Golkar, termasuk penggantian sekretaris jenderal, Sarmuji mengaku tidak tahu.

"Jangan jangan ketua umum tidak tahu sama sekali. Siapa yang susun kita tidak tahu," katanya. (tribunnetwork/fik/zul)