TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengakui, sulit mengawasi banyaknya petugas penyelenggara pada Pemilu 2019.

Meski demikian, KPU mengaku sudah membangun sistem agar ruang terjadinya kecurangan semakin sempit.

Baca: Ini yang Disiapkan Polda Jatim Antisipasi Bom Natal dan Tahun Baru

Salah satunya, dengan membuka hasil perhitungan suara Pemilu sejak dari Tempat Pemungutan Suara ( TPS) kepada publik. 

Dengan cara ini, masarakat bisa mengawasi secara langsung.

“Jadi kalau dia mau curang, kalau dia mau nakal, maka di level berikutnya akan ketahuan karena data di setiap TPS dipublikasikan,” ujar Ketua KPU Arif Budiman, dalam acara seminar Refleksi Akhir Tahun 2017, di Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Kedua, kata Arif, KPU juga akan menerapkan pola perektrutan petugas pemilu secara ketat.

Misalnya, KPU tidak akan memperbolehkan orang yang sudah dua periode pemilu menjadi petugas TPS di satu tempat, kembali menjadi petugas di tempat yang sama.

Menurut Arif, larangan itu dilakukan agar memutus mata rantai kecurangan. Di sisi lain, KPU juga merekrut petugas baru secara ketat dan akan dipublikasikan kepada publik.

Namun, dia tidak menyebut secara jelas media apa yang akan digunakan untuk memublikasikan rekrutmen petugas pemilu tersebut.

“Kalau mereka sudah diingatkan tidak menyadari, masih terus melakukan itu (kecurangan), maka kami sendiri yang melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) agar orang-orang itu diberhentikan,” kata Arif.

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Cegah Kecurangan, KPU Akan Publikasi Data Suara Pemilu Sejak dari TPS