Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Sikap Politik Golkar Terkait Korupsi Hingga Berkembangnya Paham Anti Pancasila

Sikap politik itu disampaikan dalam penutupan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Willem Jonata
zoom-in Sikap Politik Golkar Terkait Korupsi Hingga Berkembangnya Paham Anti Pancasila
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto (kiri) memberikan salam kepada Presiden Joko Widodo (keempat kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Presiden ketiga RI BJ Habibie (kedua kanan), Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (kelima kanan) dan Ketua Harian Partai Golkar Hurdin Halid (kanan) hadir saat Pembukaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di Jakarta, Senin (18/12/2017). Munaslub Partai Golkar kali ini beragendakan menetapkan Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar serta menegaskan dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar menyampaikan sikap politiknya dalam penutupan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Sikap politik tersebut dibacakan oleh Ketua Steering Committee Ibnu Munzir. Satu di antaranya, yakni keprihatinan Golkar terhadap berkembangnya paham, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Golkar, lanjut dia, juga prihatin atas terjadinya tindakan intoleransi dan persekusi yang dapat mengancam kebhinekaan dan keutuhan bangsa.

"Oleh karena itu, partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," kata Ibnu Munzir.

Ia melanjutkan, partai Golkar bersama dengan partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, Golkar mendesak aparat penegak hukum, yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK, untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BERITA REKOMENDASI

"Sejalan dengan itu, Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," tuturnya.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas