Dikriminalisasi Tiga Kali Berturut-turut, Demokrat Siapkan Buku Putih
DPP Partai Demokrat gerah lantaran kadernya kembali mendapat perlakuan kriminalisasi saat atau sedang menjalani tahapan Pilkada serentak.
Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP Partai Demokrat) gerah lantaran kadernya kembali mendapat perlakuan kriminalisasi saat atau sedang menjalani tahapan Pilkada serentak.
Setelah kriminalisasi terhadap Sylviana Murni di Pilkada Jakarta dan Lukas Enembe di Papua, kini Demokrat kembali menghadapi proses hukum yang menyeret Ketua DPD Kalimantan Timur Syaharie Jaang yang akan maju di Pilgub Kaltim 2018.
Jaang sendiri sudah menjalani pemeriksaan pada Rabu (3/1/2018) sore terkait terbitnya Surat Keputusan (SK) Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola Tarif dan Struktur Parkir pada Area Pelabuhan Peti Kemas, Palaran atas nama KSU PDIB.
Padahal menurut Demokrat kasus itu sudah selesai dengan menyeret terdakwa lain.
Baca: Cantiknya Istri Wakil Wali Kota Gorontalo yang Sempat Pingsan saat Ditangkap Pesta Narkoba
Saking gerahnya dengan kasus kriminalisasi yang terus mendera, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca IP Panjaitan mengancam akan membeberkan seluruh fakta yang dihimpun Partai Demokrat yang dikumpulkan dalam sebuah buku bernama buku putih.
"Kami sudah tuliskan dan kami siapkan apa yang kami sebut ‘buku putih’, di mana kami simpan dokumen sejarah supaya bisa menjadi pembelajaran ke depan agar tidak terulang lagi. Buku putih itu menunjukkan Partai Demokrat selalu serius menghadapi peristiwa penting, termasuk di dalam buku putih itu adalah hasil kerja Tim Pencari Fakta kasus Lukas Enembe di Papua jelang persiapan Pilkada," ujar Hinca saat ditemui di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (3/1/2017) usai “emergency meeting”.
Baca: Cerita Petugas Lapas Nusakambangan Diganggu Noni Belanda hingga Bertemu Penampakan
Hinca juga menyebut di dalam buku putih itu terdapat fakta-fakta sebenarnya yang membantah tuduhan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ikut mendalangi aksi 411 dan 212 tahun 2016 lalu.
"Akan kami buka fakta pada buku putih itu bila tuduhan kepada Ketua Umum kami kembali digunakan saat Pilkada serentak 2018. Akan kami buka pada waktunya supaya tidak terjadi lagi, ujar Hinca.
