TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Moeldoko mengaku tidak mempermasalahkan perwira tinggi di lingkungan TNI/Polri maju dalam pertarungan Pilkada.

Namun dirinya meminta mereka agar mematuhi prosedur yang berlaku, seperti mengajukan pengunduran diri dari kesatuan TNI/Polri atau pensiun dini.

Dia menjelaskan, untuk pengajuan pensiun itu ada prosesnya. Sepanjang pengajuan itu selesai sebelum batas akhir pendaftaran ke pilkada atau pemilu itu terpenuhi, tidak akan ada masalah. 

“Semua proses. Sepanjang nanti deadline masih terpenuhi tidak ada masalah. Tapi kalau masih aktif pasti tidak boleh, dong," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (4/1).

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini melanjutkan, bagi perwira TNI dengan status pensiun atau sudah tidak aktif berdinas, maka secara otomatis memiliki hak politik sama dengan masyarakat sipil.

“Dia sudah sipil, ya boleh, punya hak politik sama. Seperti saya sekarang ini, tidak masalah maju langsung di Pilkada," ujar dia.

Namun, lanjut Moeldoko, akan lebih baik apabila anggota tersebut melepas atribut TNI atau Polri sejak dirinya melakukan sosialisasi sebagai bakal calon kepala daerah.

“Sosialisasai pertengahan Januari, ketika sosialisasi mengundurkan diri, itu akan lebih gentle, lebih firm,” terang Moeldoko.

Moeldoko sendiri tidak meragukan kapasitas anggota TNI/Polri yang akan maju dalam pertarungan Pilkada. Ia menyebut, anggota TNI dan Polri memiliki pengalaman memimpin pasukan dan punya pengalaman birokrasi yang cukup.

Moeldoko menegaskan, TNI maupun Polri tetap harus netral dalam masa pemilihannya nanti meski ada mantan anggota yang jadi kandidat. Untuk hal ini, Moeldoko menjelaskan bahwa ada mekanisme khusus untuk mengawal TNI/Polri pada posisi netral.

Seperti diketahui, sejumlah nama petinggi TNI/Polri digadang-gadang bakal meramaikan pesta demokrasi di daerah tahun ini. Salah satunya Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi.
Pria kelahiran Sabang, Aceh, ini diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PAN untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Edy kini masih menjabat sebagai Pangkostrad.

Perwira lain dari lingkungan TNI, Komandan Komando Resor Militer (Korem) 031/Wira Bima Riau, Brigjen Edy Afrizal Natar Nasution bersiap maju sebagai calon wakil gubernur Riau.

Kemudian dari Perwira Tinggi Polri muncul nama Inspektur Jendral Polisi Safaruddin. Jenderal Bintang Dua ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur ini, digadang-gadang akan maju di Pilkada Kaltim 2018 lewat gerbong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Masih dari institusi Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan maju dalam Pilgub Jabar. Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat pada 2016.

Kepala Korps Brimob Polri, Irjen Pol Murad Ismail juga siap maju di Pilkada Maluku 2018. Dia mendapat dukungan dari Partai Nasdem. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan telah mengumumkan pencalonan Murad. Dia dipasangkan dengan kader PDIP, Barnabas Orno.

Selain tiga nama Pati Polri di atas, muncul nama Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw. Kapolda Sumut ini disebut-sebut maju dalam Pilgub Papua 2018. Dia diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) untuk menjadi orang nomor satu di Papua.