TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebutkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018 harus mengutamakan asas proporsionalitas.

"Dari daftar RUU masuk Prolegnas, yang menyita waktu disaring lagi yaitu mana yang prioritas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1/2018).

Waketum PAN itu mengatakan pada Masa Sidang Ke-III Tahun Sidang 2017-2018, DPR menargetkan menyelesaikan 21 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2018 dan tiga RUU Kumulatif terbuka.

Baca: Penuhi Panggilan KPK, Yasonna Laoly Siap Jelaskan E-KTP

Namun, Taufik berharap lembaganya menyelesaikan RUU secara efektif yaitu produk legislasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bukan karena kepentingan politik tertentu.

"Kalau melihat situasi politik saat ini, saya setuju dengan pendapat Presiden Joko Widodo yaitu penyelesaian RUU harus mengutamakan aspek kualitas," katanya.

Taufik menilai 11 Komisi yang ada di DPR dalam setahun maksimal masing-masing hanya bisa menghasilkan dua RUU.

Jumlah tersebut menurut dia, ditambah dengan RUU yang dihasilkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain, maka diperkirakan dalam setahun DPR maksimal hanya bisa menghasilkan 30 RUU.

Baca: Dua Anak Setya Novanto Kembali Diperiksa KPK

"Karena itu, kalau targetnya lebih dari 30 RU maka kemungkinan tidak akan tercapai. Karena tiap komisi hanya bisa menghasilkan dua RUU pertahun ditambah Badan Legislasi atau usul inisiatif anggota DPR maka maksimal hanya 30 RUU dalam setahun," katanya.

Taufik menekankan agar penentuan skala prioritas penyelesaian RUU harus menggunakan perspektif mendukung rencana pembangunan pemerintah, mendukung proses penegakan hukum, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon mengatakan institusinya akan melanjutkan pembahasan 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas 2018 dan tiga RUU Kumulatif Terbuka yang ditargetkan selesai pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2017-2018.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, memasuki masa sidang ini DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap 21 RUU Prioritas 2018 dan tiga RUU Kumulatif Terbuka," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/1).

Fadli mengatakan Pimpinan DPR mengingatkan Masa Persidangan ini singkat maka diharapkan Komisi, Pansus, dan Badan Legislasi segera menyelesaikan penyusunan, harmonisasi dan pembahasan RUU.