TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal mahar politik dalam Pemilihan Kepala daerah 2018.

Perkara tersebut ramai diperbincangkan setelah Mantan Ketum PSSI La Nyalla Mattalitti ‎menuding Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto meminta mahar politik kepadanya sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi partai maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Kalla mengaku berdasarkan pengalamannya, Partai Gerindra atau Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar politik.

Saat mengusulkan nama Anies Baswedan kepada partai Gerindra di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, Prabowo menurut Kalla tidak meminta mahar politik.

‎"Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke pak Prabowo langsung saja diterima tanpa syarat-syarat. tidak ada itu," kata Kalla di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (16/1/2018).

Menurut Kalla sesuai peraturan sudah jelas apabila permintaan uang kepada bakal calon kepala daerah untuk mendapatkan rekomendasi partai di Pilkada (mahar politik), tidak diperbolehkan.

Baca: JK: Mahar Politik Akibatkan Ongkos Menjadi Kepala Daerah Mahal

Ia menambahkan dalam UU Pemilu sudah disebutkan sanksi bagi partai yang meminta mahar politik.

‎"Di UU susah ada tidak boleh ada money politik. di UU. jadi tidak perlu ada sanksi baru, di UU sudah ada seorang itu tidak boleh ada terjadi money politic," katanya.

Menurut Kalla adanya mahar politik membuat ongkos untuk menjadi kepala daerah menjadi mahal.

‎"Ya ada mengatakan mahar politik, ada juga sebagai uang saksi, itu memang akibatnya ongkos untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur semakin mahal," kata Kalla

Akibatnya menurut Kalla para calon kepala daerah yang terpilih mengganti ongkos pencalonan tersebut melalui biaya perizinin yang tinggi.

‎"Sehingga menyebabkan proses ekonomi izin di daerah menjadi dibebankan ke situ pada ujungnya sehingga terjadilah ekonomi yang agak berbeda tinggi," katanya.

Mahar politik menjadi ramai diperbincangkan menjelang Pilkada Serentak 2018, setelah Mantan Ketum PSSI La Nyala ‎Mattalitti mengungkapkan diminta uang Rp 40 miliar oleh Prabowo Subianto untuk mendapatkan rekomendasi partai Gerindra di Pilgub Jatim. Uang tersebut diminta untuk membiaya saksi pada saat pencoblosan.