TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, menutup informasi mengenai penyebab konflik internal partai tersebut.

Namun, dia mengisyaratkan penyebab konflik karena permintaan sumbangan dari calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Konflik internal itu disinyalir berawal dari keputusan OSO membubarkan Tim Pilkada Pusat Partai Hanura.

Baca: Jokowi Panggil Menteri Susi dan Nelayan Bahas Nasib Penggunaan Cantrang

OSO juga mengganti Ketua TPP Partai Hanura Farid Alfauzi dengan Herry Lontung Siregar.

Herry merupakan kerabat Presiden Joko Widodo atau paman dari suami Kahiyang Ayu Bobby Nasution.

"Ya, tentu ada sesuatu yang terjadi. Tetapi saya kan tidak pantas ungkap di muka umum. Banyak hal yang terjadi. Yang harus ditertibkan. Tetapi tidak bisa saya cerita. Nanti kalau saya ceritakan. Itu kan memalukan keadaan partai sendiri," tutur OSO, di Hotel Manhattan, Rabu (17/1/2018).

Menurut dia, permasalahan di internal Hanura itu akan menjadi bahan evaluasi.

Baca: Wiranto Sebut Konflik Hanura Tak Ganggu Program Partai Jika Cepat Selesai

"Jadi itu perlu saya simpan untuk dipelajari. Untuk dinasehati, dibetulkan, diluruskan dan diperbaiki. Benar (mahar politik,-red) ya, tetapi itu masih saya tutup," kata dia.

Sebelumnya, OSO menyampaikan di kediamannya pada Selasa malam, Partai Politik (Parpol) boleh meminta sumbangan dari calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Menurut dia, permintaan sumbangan dapat diberikan asalkan sumbangan tersebut tidak mengikat, dan tidak memberatkan si pemberi sumbangan.

Dia mengakui, partai membutuhkan uang, termasuk untuk mengusung seorang kandidat untuk memenangkan Pilkada.

Tidak hanya Partai Hanura, menurut OSO, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu, rata-rata partai di Indonesia juga melakukan hal yang sama, yakni menarik sumbangan.

Prinsip tersebut ia terapkan di Partai Hanura yang ia pimpin.

Hal itu oleh sekelompok orang, dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Kubu baru di Partai Hanura yang antara lain dipimpin oleh Sarifuddin Sudding, berencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan OSO.

Selain perkara uang, OSO juga dipermasalahkan karena beberapa kali membatalkan dukungan untuk kandidat peserta Pilkada.

Menurut OSO keputusan tersebut harus ia ambil, karena ada kesalahan sehingga muncul Surat Keputusan (SK) ganda, untuk wilayah yang sama. Sehingga SK dukungan untuk salah satu kandidat terpaksa ia batalkan.