TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno yakin Presiden Joko Widodo tetap konsisten soal Menteri yang tidak boleh rangkap jabatan.

Oleh karenanya ia meminta untuk bersabar apabila masih ada menteri yang masih menjadi pengurus di partai politik.

‎"Gini, presiden selama ini kita kenal sebagai presiden yang konsisten. Presiden berani, yang tegas, itu sebabnya kita sabarlah, ini kan masih transisi semua," kata Hendrawan di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (17/1/2018).

Baca: Tanggapi Insiden BEI, Anies Nilai Denda Pelanggaran Pembangunan Gedung Terlalu Ringan

‎Menurutnya presiden dan wakil presiden membutuhkan waktu dalam mempertimbangkan banyak hal.

Salah satunya kabinet yang menurut Hendrawan tidak dapat diselesaikan dalam waktu sehari.

"Kan butuh waktulah. Pak Jusuf Kalla sendiri sudah mengatakan tentu pada saatnya pak sekjen pasti akan meninggalkan posisi jabatannya di Golkar. Jangan semuanya seperti sehari semalam gitu," katanya.

Baca: Wiranto Sebut Verifikasi Faktual Diadakan di Semua Partai

Ketika ditanya apakah akan ada perombakan susulan, Hendrawan mengaku berharap seperti itu.

Tujuannya agar tercipta pemerintahan yang solid.

"Saya kira bisa diharapkan seperti itu ya. Bisa diharapkan seperti itu dalam rangka sekali lagi menata agar pemerintahan lebih efektif, kemudian partai pendukung pemerintah solid, semua orang bekerja dengan efektivitas tinggi," pungkasnya.

Setelah dilantiknya Idrus Marham sebagai Mensos, ada dua menteri yang rangkap jabatan.

Selain Idrus, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat ketua Umum Golkar.

‎Selama ini presiden Jokowi Konsisten dengan janji kampanyenya dulu, bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus partai politik.

Sejumlah menteri yang diangkatnya, melepaskan jabatan di partai politik, salah satunya Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Hanura usai ditunjuk sebagai Menkopolhukam Juli 2016 lalu.