OSO Dinilai Lemahkan Partai Jika Tetap Menjabat Ketum Hanura
Apalagi saat ini OSO juga masih rangkap jabatan dengan menduduki Ketua DPD sekaligus Wakil Ketua MPR yang berpotensi timbulkan persepsi tidak baik.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai konflik internal Partai Hanura akan berdampak pada proses demokrasi khususnya pemilihan umum.
Apalagi Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sempat melakukan pemecatan kepada beberapa kader yang berpotensi berdampak pada soliditas partai.
"Pasti melemahkan (posisi Hanura di pemilu), kecuali yang dipilih OSO sendiri, jadi dia bisa saja menggerakan daya upaya. Tapi inikan yang harus digerakkan partai politik dengan orang-orangnya, jadi kalau misalnya tidak ada soliditas di partai tersebut maka susah,” kata Refly saat dihubungi wartawan, Kamis (18/1/2018).
Baca: Dokter Sebut Trump Sehat, Tapi Kelebihan Berat Badan dan Kolesterol Tinggi
Image yang terbentuk kepada OSO akibat konflik internal Hanura akan membuat Ketua DPD itu diprediksi tidak mulus dalam memimpin partai ke depannya apabila tetap menjadi Ketua Umum.
Apalagi saat ini OSO juga masih rangkap jabatan dengan menduduki Ketua DPD sekaligus Wakil Ketua MPR yang berpotensi timbulkan persepsi tidak baik.
Baca: 7 Orang Tewas Akibat Bentrok Antar Pengunjuk Rasa di Myanmar
“Hanya memang kita tahu bahwa tidak ada yang mau protes dia karena beliau ini terkesan banyak resources nya dan royal. Tapi partai tidak bisa dibentuk hanya sekedar kepemimpinan yang sifatnya tidak demokratis dan kemudian hanya mengandalkan resources pribadi, tidak mungkin membayar masyarakat semuanya untuk memilih partai, yang dibutuhkan tentu kerja kolektif, semangat kebersamaan,” tuturnya.
Menurut Refly, yang dibutuhkan Partai Hanura saat ini adalah soliditas.
Dikatakannya, siapapun ketua umumnya jika semuanya solid maka konflik di partai akan selesai.
Namun, jika partai tidak solid maka Pemilu di 2018 dan 2019 akan lewat.
Diketahui, hari ini Partai Hanura melakukan Munaslub di Bambu Apus untuk meneguhkan pergantian Oesman Sapta Odang dari Ketua Umum Partai Hanura.
Hal ini berdasarkan mosi tidak percaya yang dilakukan 27 DPD dan 400an DPC di seluruh kabupaten/kota, dimana mereka menilai banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan Oso ketika masih menjabat sebagai Ketum Hanura.
Munaslub tersebut dihadiri oleh 27 DPD dan 401 DPC di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga sudah memenuhi persyaratan 2/3 DPD dan DPC Kabupaten/Kota berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi untuk menggelar Munaslub.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.