Ketua Fraksi PKS Perintahkan Anggotanya di Panja KUHP Perjuangkan Larangan LGBT
Langkah PKS wujud tanggung jawab moral dan agama agar bangsa ini terhindar dari perilaku yang merusak dan tidak beradab
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan RUU KUHP tengah memasuki materi perzinahan dan pelecehan seksual dimana salah satu isu yang mengemuka adalah soal perlunya pelarangan perilaku/perbuatan LGBT.
Salah satu Fraksi yang sejak awal konsisten menentang perilaku LGBT adalah Fraksi PKS.
Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini secara tegas memerintahkan anggotanya yang masuk dalam Panja RUU KUHP untuk memperjuangkan larangan terhadap perilaku LGBT tersebut.
"Sejak awal kami konsisten dengan sikap penolakan perilaku LGBT. Semata-mata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan agama agar bangsa ini terhindar dari perilaku yang merusak dan tidak beradab," ujar Jazuli, melalui keterangannya, Sabtu (20/1/2018).
Indonesia, kata Jazuli, adalah negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
Baca: Fahri Hamzah Curhat soal Pemecatannya dari Semua Jenjang di PKS
"Perilaku LGBT jelas bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan agama manapun serta merendahkan fitrah manusia yang beradab. Dus perilaku ini jelas bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi dan karakter bangsa," terangnya.
Menurut Jazuli, inilah yang membedakan Indonesia dengan negara barat, kita tidak mengenal kebebasan yang sebebas-bebasnya apalagi yang kebablasan.
Ada nilai agama, kemanusiaan, kesopanan, kesusilaan, adat istiadat luhur yang harus dipedomani dan dipegang teguh oleh bangsa kita.
"Janganlah memaksakan apalagi mengkampanyekan perilaku dan budaya yang jelas bertentangan dengan kepribadian bangsa. Untuk itu kami akan mendorong dan berjuang sekuat tenaga agar LGBT by law dinyatakan sebagai perbuatan terlarang di Indonesia," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.