Laporan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengakhiri dominasi Saudi dalam pelaksanaan haji menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi Internasional Haji yang di selenggarakan di Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (25/1/2018). Konferensi ini terselenggara atas kerjasama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Garda Suci Merah Putih dan Haramain Watch.

Sayuti Asyathri, intelektual Muslim yang jadi pembicara menjelaskan bahwa haji memiliki dimensi sosial dan politik. Jika mengacu pada peristiwa Khaibar (benteng tebesar Yahudi pada jaman Rasulullah yang dikalahkan oleh panglima Sayyida Ali Bin Abi Thalib), maka kita bisa belajar bahwa pengaruh internasional dan intrik politik pada zaman kenabian bahkan ada Sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW.

Kita bisa juga mengingat peristiwa lahirnya nabi Muhammad yang dibarengi dengan hancurnya pasukan gajah yang dipimpn Abrahah. Dalam kontek saat ini maka Makkah dan Madinah dan penyelenggaraan Haji tak lepas dari turbulkensi politik yang terjadi di dunia,” ujar Sayuti.

Menaggapi apa yang disampaikan oleh Sayuti Asyatri disela Konferensi, Mujtahid Hashem selaku Sekjen Garda Suci Merah Putih yang juga salah satu pembicara mempertegas bahwa dalam kontek kekinian Khaibar adalah Israel dan ekspedisi Abrahah adalah militer Amerika dan NATO yang mengamankan negara-negara Teluk.

“Memang Amerika tidak berusaha menghancurkan Kakbah secara fisik, namun ikut menjaga jangan sampai Haji digunakan untuk melawan kepentingannya di dunia Islam,” tandas Mujtahid

Sementara Shujaat Ali, Presiden Muslim Student Association, India menyoroti peninggalan sejarah Islam yang dihancurkan oleh Saudi. Peniggalan sejarah yang mengingatkan pada kehidupan Rasulullah banyak dihancurkan, bukan karena ketidak tahuan namun karena kesengajaan Saudi dengan alasan melebarkan komplek haji atau membangun hotel dan restoran McD.

“Hanya sedikit muslim yang sadar bahwa kebijakan yang dilakukan Saudi sengaja menghilangkan peninggalan sejarah Islam, karena memang Saudi anti Islam. Mengklaim Islam tapi perilaku politiknya anti Islam, mengaku pelayan haji tapi sebenarnya anti haji dengan menghilangkan tujuan agung ibadah Haji,” kata Shujaat.

Berbeda nadanya dengan para pembicara lainnya, wakil rektor Universitas Islam Ibnu Kholdun, Farizal Marlius lebih banyak berbicara dalam ranah kesalehan individual orang yang berhaji setelah kembali dari ibadah haji dan tidak mengkritik kuota Haji Saudi karena Quota telah dibicarakan besama di OKI. Menanggapi statemen wakil Rektor Ibnu Khaldum, ditemuai di sela-sela konferensi. Mujtahid Hashem menjelaskan bahwa bisa saja Quota haji dibicarakan Saudi dengan negara-negara Islam, namun ketika berbicara Quota menunjukkan ketidakmampuan Saudi menyelanggarakan Haji.

“Coba bayangkan ormas Jammah Tabligh bisa selenggarakan internasional gathering 5 jt orang, Ziarah Arbain karbala dengan panitia rakyat najaf dan Karbala bisa menerima 40 juta peziarah, Saudi 100 tahun lebih berkuasa tapi membatasi orang berhaji dengan istilah quota. Ini tidak masuk akal bagi orang yang berfikir merdeka,” tegas Mujtahid.

Lebih jauh Mujtahid memberikan ilustrasi kepada peserta, jika Anda membangun masjid bisa menampung 1000 orang untuk shalat, lalu ditahun kedua ternyata jamaah membludak sampai 2000 orang, apakah panitia layak memberikan visa buat si A hari ini visa shalat si B hari berikutnya?

“Pasti Anda akan cepat berfikir memperluas. Saudi tidak kekurangan uang, karena miliaran dolar masuk ke kas Saudi dari Visa saja. Tidak ada penjelasan lagi kecuali memang Saudi anti penyelenggaraan Haji karena bisa menggangu dominasinya di Makkah dan Madinah,” tandas Mujtahid.

Konferensi yang sempat dibatalkan di UIN karena tekanan Kedutaan Saudi ini dilesenggarakan kerjasama Himpunan Mahasiswa Islam, Garda Suci Merah Putih dan Haramain Watch berakhir dengan komitmen bersama menggalang dukungan untuk menghentikan politisasi Haji oleh keluarga Saud.

Acara Konferensi HMI dapat Tekanan dari Kedutaan Saudi di Jakarta

Acara Konferensi bertajuk “Peran Umat Islam dalam Pengelolaan Pelaksanaan Haji dan Menjaga Situs-situs Sejarah Islam” yang rencananya diselenggarakan di UIN Jakarta 25 Januari 2018 terpaksa pindah lokasi karena pihak rektorat minta acara tersebut dibatalkan. “Saya tanya kenapa? Karena Arab Saudi tidak mau acara ini berlangsung,” kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan, Ziyad Abdul Malik. Pihak penyelenggara memindahkan acara seminar ke Kampus Universitas Indonesia, dan terlaksana di Fakultas Hukum Pusat Studi Jepang.

“Saya tidak menyerah, saya akan terus mengadakan acara-acara seperti ini karena ini merupakan kebebasan kita sebagai mahasiswa untuk mengkaji segala ilmu. Dengan sikap seperti itu Arab Saudi telah mencampuri kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia yang merdeka,” kata Ziyad.

Acara seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka membicarakan tentang pengelolaan haji yang dilakukan Arab Saudi selama ini, serta membahas persoalan situs-situs peninggalan islam di Arab Saudi yang bukan hanya tidak dijaga malah justru banyak dihancurkan. Seperti makam sahabat-sahabat dan keluarga nabi di makam baqi’ yang diratakan oleh rezim yang berkuasa yakni Saudi.

“Kita perlu membuka wawasan kita dan juga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya bahwa haji ini bukan cuma milik Arab Saudi. Tapi haji adalah milik semua umat islam. Dan kita semua berhak ikut mengelolanya apabila yang mengelola hari ini tidak becus mengelolanya,” ungkap Ziyad.

Sementara itu, Ir. Mujtahid Hashem (Sekjend Garda Suci Merah Putih) yang hadir menjadi salah satu pembicara pada seminar itu mengatakan bahwa konferensi haji pertama, menentang Saudi menjadi pengelola haji, sudah dilakukan Al-Azhar.

“Al-Azhar dalam konferensi pertama menentang Saudi ketika awal berkuasa didukung oleh inggris. Al-Azhar mengumpulkan kaum muslimin, dan ulama-ulama. Hasil konferensinya menyatakan bahwasannya Saudi tidak memiliki kapasitas intelektual, tidak mempunyai kapasitas spiritual, dan juga kapasitas keilmuan, mereka tidak layak mengurus tempat-tempat suci. dan tidak sah mereka mengelola tempat-tempat suci. Akan tetapi karena Saudi didukung oleh pemenang perang dunia I dan perang dunia II, juga melakukan konferensi internasional (tandingan) mengumpulkan siapa saja yang dianggap ulama untuk menjustifikasi, melegitimasi, bahwasannya Saudi layak mengurus Mekah dan Madinah,” ungkap Mujtahid.

Selain itu Mujtahid menambahkan, sikap Saudi yang memilih berkoalisi dengan kaum Musyrikin (imperialisme modern, zionisme internasional, yang diwakili Amerika, Israel dan juga Inggris) bertentangan dengan semangat haji itu sendiri. Karena dalam ritual ibadah haji salah satunya adalah berlepas diri dari kaum musyrikin.

Persoalan lain adalah keamanan di Saudi itu sendiri. Lebih lanjut Mujtahid menjelaskan bahwa Saudi Arabia menyerahkan national security, termasuk bandara, kemudian haji di Mekah dan Madinah kepada kontraktor-kontraktor zionis Israel. Ini yang menurutnya jadi problem sampai saat ini di Arab Saudi. Bagi siapa saja yang serius melakukan perlawanan terhadap rezim zionis Israel, maka ketika datang ke haji dan umrah itu bisa membuat dirinya terancam keamanannya.