TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura siap mengikuti pertarungan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kaderisasi Partai Hanura, Muhammad Guntur, menepis tudingan dualisme kepengurusan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Hanura lolos verifikasi faktual, Minggu (28/1/2017).

Menurut dia, Hanura lolos Verifikasi factual setelah memenuhi tiga hal, yakni kepengurusan DPP Partai Hanura, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, serta domisili kantor.

Baca: Perkuat Brand, Meizu Indonesia Gelar Gathering Komunitas di Jakarta

Partainya telah dinyatakan memiliki dokumen kepengurusan baik yang diserahkan DPP Partai Hanura maupun dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

’’Saya meminta kepada semua pengurus daerah bangkit menangkan partai dan capai tiga besar,’’ tegas Guntur di Jakarta , Minggu (28/1/2018).

Dia menjelaskan, verifikasi juga dilakukan terhadap 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

Berdasarkan SK Kemenkumham, total pengurus DPP Partai Hanura berjumlah 151 orang.

Guntur menerangkan, perempuan ada 55 orang atau 36,4 persen.

’’Jadi memenuhi batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan,” ujar Guntur.

Sedangkan di tingkat DPD, kata Guntur, sudah100 persen dan pengurus Dewan pimpinan Cabang 75 persen.

Artinya Hanura dipastikan sempurna dalam verifikasi factual. ’’Sesuai arahan Ketum OSO, kami targetkan tiga besar,’’ ucap Guntur.

Baca: Oesman Sapta Tegaskan Kepengurusan Partai Hanura Di Luar SK Kemenkumham Ilegal

Dia menambahkan, bidang kaderisasi segera membuat jadwal untuk turun ke seluruh pengurus DPD Hanura se-Indonesia untuk sukseskan tiga besar Pemilu 2019.

’’Kami minta orang di luar partai hanura jangan ikut campur. Kader hanura akan patuh dengan AD/ART dan fokus 2019,’’ kata Guntur.