TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP Garda NKRI akan melakukan aksi unjuk rasa di Kemendagri dan Istana Negara, pada Kamis (1/2/2018).

Aksi demo ini digelar sebagai wujud protes terkait usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penunjukan petinggi Polri sebagai Plt Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Kamis 1 Februari 2018 jam 12.00 WIB, kita akan sambangi Kemendagri dan Istana Negara,” tegas Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik DPP Garda NKRI Michael Djamal, Selasa (30/1/2018).

Lebih lanjut, Djamal selaku Korlap aksi itu juga membeberkan poin tuntutan demo, pertama adalah Desak Tjahjo Kumolo untuk segera menarik kembali usulan Tjahjo Kumolo terkait Plt. Gubernur dari anggota kepolisian Aktif.

Baca: Terkait Pj Gubernur, Tjahjo Kumolo Bantah Ada Sangkut Pautnya dengan Partai

Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak menyetujui wacana Mendagri dinilai terlalu ngaco ditengah-tengah hiruk pikuk Pilkada Serentak 2018.

“Jika masih memaksakan wacana itu, kami mendesak Presiden untuk segera mereshuffle Mendagri karena telah merusak citra dan netralitas TNI-Polri serta citra Presiden dimata masyarakat Indonesia,” jelasnya.

“Wacana tersebut munculkan kegaduhan diruang publik. Copot Mendagri Tjahyo Kumolo dari jabatannya karena tidak becus mengurus urusan kepemerintahan Dalam Negeri,” dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Garda NKRI Haris Pertama mengimbau agar Mendagri Tjahjo Kumolo tidak perlu ngaco dalam menyampaikan usulannya tersebut.

Pihaknya menghimbau agar usulan ini di evaluasi kembali.

“Tjahjo Kumolo gak usah ngaco. Kita menghimbau agar kebijakan itu di evaluasi,” tegas Haris.

Lebih lanjut, Haris meminta agar birokrat sipil tidak memancing-mancing dan menarik-narik TNI – Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil.

Apalagi saat ini ada sejumlah Jenderal Polisi dan militer yang ikut Pilkada 2018, keberadaan Petinggi Polri sebagai Plt Gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.

Terutama untuk di Jabar dan Sumut, hal ini akan menjadi blunder pada citra dan bisa merugikan masa depan korps Bhayangkara.

“Polri harus independen dan profesional. Jika ini dipaksakan, kerawanan nasional akan menjadi parah khususnya Pilkada Serentak 2018 rentan konflik dan perpecahan,” sebutnya.

“Bertepatan dengan pesta demokrasi, Petinggi Polri itu harus jadi wasit yang baik. Jangan seret sebagai pemain. Demi mewujudkan Pilkada yang bersih, maka sudah selayaknya wacana itu ditolak,” tandasnya.