TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan pemerintah mengenai penanganan Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk yang menimpa masyarakat suku Asmat di Papua. Rapat digelar di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Berdasarkan pemantauan, rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR RI, dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Selain dua pimpinan wakil rakyat itu turut hadir sejumlah anggota DPR RI termasuk Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf.

Baca: Sempat Buat Juri Tertawa Terpingkal-pingkal Saat Audisi, Kini Gabe Sukses Bikin Para Cowok Kepengen!

Fahri Hamzah mengaku ingin melihat permasalahan apa sehingga terjadi Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk. Dia tidak dapat menyimpulkan apakah Pemerintah Papua telah melakukan kelalaian.

Oleh karena itu, DPR RI meminta penjelasan dari pemerintah terkait penanganan yang telah dilakukan terhadap KLB yang terjadi di Asmat.

"Kalau kami mempermasalahkan teman-teman di daerah itu terlalu lokal, kami ingin melihat lebih besar, apa yang terjadi ada persoalan kultur persoalan lapangan yang susah dijelaskan, mapping nya nanti mau kami buat," tutur Fahri, di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Di kesempatan itu, turut hadir perwakilan pemerintah Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PPPA Yohana Susana Yambise dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar. Sementara itu, pihak Kemendikbud, Kementerian Perhubungan, TNI dan Polri dihadiri perwakilannya masing-masing.

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan rapat ini merupakan bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama menyelesaikan KLB di Asmat.

Dia menilai kondisi KLB di Asmat disebabkan banyak faktor, mulai dari makanan rendah gizi, hingga kesediaan masyarakat untuk mengikuti program kesehatan yang disediakan pemerintah, seperti imunisasi dan vaksin.

"Itu penyebabnya tidak tunggal. Pertama juga kan ada masalah asupan, ibu-ibu, kemudian imunisasi vaksin, itu kan mempengaruhi langsung tapi kan masyarakatnya tidak mau," tambahnya.