TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan banyaknya kepala daerah yang terseret perkara korupsi salah satunya disebabkan oleh biaya politik yang tinggi.

"Pertama ini adalah akibat politik biaya tinggi di Indonesia. Pak zulkifli menyatakan bahwa biaya politik Indonesia sangat tinggi," ujar Eddy di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

Menurutnya, untuk menjadi seorang bupati atau walikota saja membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Baca: Mengintip Buku Hitam Setya Novanto di Sidang Korupsi e-KTP, Ada Tulisan JC!

Biaya tersebut digunakan untuk memobilisasi massa saat kampanye, dan juga memberikan pelatihan pada saksi.

"Bayangkan saja bagi seorang calon walikota saja dia harus kumpulkan masa, kumpulkan masa itu kan butuh tempat, butuh atribut, disiapkan snack makan atau Nasi bungkus. Selain itu yang dateng harus dikasih transport. Dan itu bukan satu kali tapi berkali-kali. Itu kabupaten gimana provinsi yang cakupannya luas," katanya.

Oleh karena itu menurut Eddy, PAN sangat menaruh perhatian untuk menciptakan bagaimana agar biaya politik tidak tinggi. Pasalnya biaya politik seperti sekarang ini memiliki dampak yang panjang.

Baca: KDRT, Seorang Kepala Daerah di Blitar Dilaporkan Istrinya ke Polisi

‎"Jadi harus ada yang kita tata untuk cegah jangan sampai biaya politik ini jadi akses yang lebih berlanjut. Ini mengenai biaya politk tinggi," pungkasnya.

Baru-baru ini kader PAN nasional yang menjabat gubernur Jambi, Zumi Zola ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) . Zumi diduga terlibat perkara suap dalam pengesahan RAPBD 2018.