TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Bawaslu bersama-sama Partai Politik menggelar "Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara untuk Pilkada 2018 Berintegritas" di hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

"Komitmen bersama ini menjadi kunci bagi kita semua untuk secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan penggunaan sara dalam kampanye pilkada," kata Ketua Bawaslu Abhan dalam sambutannya.

Penggunaan politik uang dan kampanye sara juga menjadi penghambat dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas.

"Politisasi Sara berpotensi mengganggu persaudaaan dalam negara kesatuan Indonesia," ujar mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu.

Ia mengatakan sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu berkomitmen dan bertanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada.

"Diwujudkan dengan mengajak semua pihak termasuk partai Politik," kata Abhan.

Baca: Kuasa Hukum SBY: Supaya Terang Benderang, Dijawab Dong Pak Firman, Masa Gak Berani

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyambut baik deklarasi tersebut.

Hinca mengatakan Partai Demokrat jauh sebelumnya juga telah melakukan komitmen lawan politik uang dan isu sara.

"Jutaan kader dari Timur ke Barat menikmati pesta demokrasi ini dengan riang gembira tanpa politik uang tanpa politik sara. Kami menolak keras poltik uang dan sara. Sejak awal kami akan menindaklanjuti kader (yang terbukti politik uang dan sara) karena kami punya fakta intergritas," ujar Hinca.

Deklarasi tersebut pula dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Politisi PDIP ini mengatakan Pemerintah sepenuh percaya bahwa KPU, Bawaslu, partai politik serta TNI dan Polri telah memahami cara menjaga netralitasi Pilkada mendatang.

"Pemerintah optimis seluruh parpol sudah memahami ini, pemerintah percaya penuh pada penyelenggara pilkada KPU, Bawaslu yang diawasi PKPU, percaya pada parpol, percaya panglima TNI netralitas juga pada polisi," ujar Tjahjo.