Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono menegaskan tidak akan memeberikan toleransi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti tersangkut politik uang atau money politic.

“Kalau ada penyelenggara Pemilu yang turun kredibilitasnya hanya karena masalah uang, kami tindak tegas," kata Harjono saat Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas di hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Baca: Zaadit Taqwa dan BEM UI Pilih Menutup Diri dari Media Setelah Tampil di Mata Najwa

Ia pun menyambut baik deklarasi yang dilakukan Bawaslu bersama Partai Politik peserta Pemilu.

"Kita menyambut baik deklarasi ini karena kita akan semakin dekat dengan pemilu dan kita juga menutut pelaksanaam Pilkada bebas dari politik uang dan kampanye negatif," ujar Harjono.

Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyampaikan tantangan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan di 171 daerah.

Baca: Kisah Zaadit Taqwa Sempat Ubah Rencana Ketika Tiup Peluit dan Acungkan Kartu Kuning Untuk Jokowi

Menurut Abhan, politik uang akan berdampak terhadap mahalnya penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara isu SARA dapat menimbulkan ketidakharmonisan atau perpecahan.

Baca: Penampilan Jokowi Hadiri Kondangan Pelatih Panahan di Bogor, Jas Birunya Jadi Perhatian

“Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional dan politisasi SARA dalam kampanye Pilkada,” katanya.

Baca: Alumni Sastra UI Sebut Aksi Zaadit Taqwa Beri Kartu Kuning Untuk Jokowi Tidak Sopan

Bawaslu pun mengajak seluruh elemen bangsa termasuk partai politik yang terlibat dalam Pemilu untuk berkompetisi secara fair dan bersih.

Hadir dalam acara tersebut sejumlah anggota dan fungsionaris partai politik, penyelenggara pemilu, penggiat Pemilu, serta tamu undangan lainnya.