TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru dua bulan berjalan tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah gencar melakukan penindakan dalam memberantas korupsi.

Teranyar Minggu (11/2/2018), KPK menjaring Bupati Ngada Marianus Sae dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Nusa Tenggara Timur (Pilkada NTT).

KPK menetapkan Bupati Ngada, Marianus Sae, sebagai tersangka kasus suap proyek jalan di Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data Tribunnews.com, Minggu (11/2/2018), Marianus yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur (Pilkada NTT) 2018 itu menjadi kepala daerah keenam menjadi tersangka kasus korupsi.

Berikut enam kepala daerah yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK:

1. Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae

Bupati Ngada, Marianus Sae, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui maju dalam Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT).

KPK menduga aliran uang suap dari Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu (WIU) tersebut akan digunakan untuk biaya kampanye oleh Marianus.

"Apakah ini akan dilakukan untuk biaya kampanye? Prediksi ya, prediksi dari tim kita kemungkinan besar dia butuh uang untuk itu (kampanye)," ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2018).

Namun Basaria belum dapat memastikan hal tersebut. Saat ini tim dari KPK masih menelusuri aliran dana dari Marianus untuk biaya Pilkada.

"Tapi apakah itu pasti untuk sana kita belum bisa mengatakan itu karena kita belum menerima. Belum menemukan jalur sesuatu yang diberikan kepada pihak yang akan melakukan tim-tim yang berhubungan dengan Pilkada tersebut," kata Basaria.

Namun Basaria kembali menegaskan bahwa dana tersebut besar kemungkinan digunakan untuk keperluan dirinya maju dalam Pilkada NTT.

"Tapi prediksi dari tim tadi sudah mengatakan kalau yang bersangkutan akan balon (bakal calon) gubernur Sudah barang tentu memerlukan dana yang banyak. Itu kira kira," tegas Basaria.

Seperti diketahui, Marianus diduga menerima suap total Rp 4,1 miliar yang berkaitan dengan proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).