Selain itu, dia menuding KPU Kabupaten Kapuas memindahkan dukungan PBB yang semula di pasangan Mawardi-Muhajirin, secara tiba-tiba di dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) memasangkan PBB mendukung pasangan yang lain.

Padahal, kata dia, sejak awal pendaftaran, PBB mengusung Mawardi-Muhajirin serta sudah disampaikan ke KPU Pusat. Sehingga, dia melihat ada beberapa macam kasus prosedural yang jelas.

"KPUD sudah melakukan pelanggaran prosedural dan secara gegabah menetapkan pasangan tunggal dengan mendelete pasangan yang diusung PBB. Bahkan tanpa membuka pendaftaran yang seharusnya prosedural jikalau memang pasangan kami tidak memenuhi syarat," kata dia.

Di kesempatan itu, dia mengaku sudah membawa barang bukti berupa dokumen-dokumen serta dua SK yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kapuas.

"Yang menurut kami SK nomor yang sama hari yang sama dikeluarkan dengan isi berbeda yang kami jadikan alat bukti. Kami juga punya video yang menyatakan pada waktu pleno pidato dari ketua KPUD yang kami anggap sangat aneh isinya itu diantaranya yang kami laporkan," tegasnya.

Selain mendatangi KPU Pusat, dia mengaku sudah menyampaikan permasalahan itu kepada Bawaslu. Menurut dia, pasangan calon dapat mengajukan gugatan kepada Bawaslu dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan KPU.

"Tentunya kami sudah menempuh prosedural bahwa sesuai ketentuan kita harus maju tiga hari gugatan kita siapkan untuk menggugat sengketa kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu pusat, provinsi dan kami berharap ada sebuah koreksi yang bisa dilakukan oleh KPU di dalam keputusan yang sudah dibuat," tambahnya.

Dia berharap pasangan calon yang diusung itu ditetapkan oleh KPU sehingga dapat bersaing di Pilkada Kabupaten Kapuas 2018.