Laporan Reporter Tribun Jogja, Tantowi Alwi

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengisi kuliah umum di Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik UGM, Selasa (20/2/2018).

Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik dilaksanakan di Balai Senat UGM dan dimulai sekitar pukul 08.40 WIB.

Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik tersebut dalam rangka Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-72.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyampaikan orasi ilmiah terkait pengelolaan sumber daya bahari dan kedaulatan bangsa.

Dalam orasinya, Menteri Susi menuturkan, berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tujuan utama untuk menjaga kedaulatan bangsa, khususnya dalam menjaga kekayaan bahari yang selama ini banyak dijarah negara lain.

“Saya sering di-bully oleh masyarakat, padahal saya menjalankan pekerjaan yang sangat serius dan luar biasa penting. Kalau di media seolah ini fun saja, kesannya tenggelamkan saja, padahal lebih dari itu,” ujarnya.

Dikatakannya, neraca perdagangan ikan Indonesia menurun drastis karena kekayaan perikanan Indonesia justru banyak diambil oleh kapal-kapal asing.

Banyak dari kapal asing tersebut bahkan tidak memiliki izin untuk melakukan penangkapan ikan, namun bisa melenggang di perairan Indonesia karena pengawasan yang kurang.

“Mulai tahun 2001 saya melihat banyak eksportir yang tutup, jumlah nelayan pun berkurang dua kali lipat. Ternyata penangkapan ikan ilegal menyebabkan perikanan kita menurun,” kata Susi.

Melihat tantangan tersebut, KKP menetapkan tiga pilar utama dalam menjalankan programnya, yaitu kedaulatan, sustainability, serta kesejahteraan.

Dengan peraturan yang lebih tegas bagi kapal asing ilegal, hingga hari ini KKP telah menenggelamkan 363 kapal.

Tangkapan ikan pun berangsur meningkat dari jumlah 6,5 juta ton pada tahun 2014 hingga kini mencapai 12,5 juta ton.

Selain itu, untuk tetap menjaga momentum perbaikan ini, ia mengajak berbagai pihak termasuk akademisi untuk turut mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan.

“Legacy sudah dibuat oleh pemerintahan Jokowi, kewajiban kita untuk menjaga seterusnya. Ini perlu dukungan dari akademisi, perlu kajian-kajian yang baik. Saya harap UGM menjadi salah satu lini yang ikut membentengi kebijakan KKP,” jelasnya.

Selanjutnya, Susi mengatakan, ia ingin membuktikan bahwa Presiden Jokowi benar memilih menteri.

"Saya pikir dan wajib membantu beliau. Dari situ bahwa Indonesia mengapresiasi anak-anak bangsa yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya ingin membuktikan bahwa Pak Jokowi benar. Terimakasih untuk Indonesia telah memberikan saya kesempatan untuk berbuat sesuatu," kata Susi. (*)