TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Usai mengusung Joko Widodo kembali sebagai calon presiden periode 2019-2024.

Kini, PDI Perjuangan dihadapkan dengan pertanyaan seputar pendamping Jokowi.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan perkembangan beberapa bulan terakhir akan menentukan siapa pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dia menyebut ada beberapa kriteria yang harus dihitung dari aspek elektoral atau aspek profesionalitas dari cawapres.

"Kita sedang melihat perkembangan elektoral. Apakah cawapres itu aspek elektoral harus dipertimbangkan, akan mendongkrak suara calon presiden, ataukah aspek lain yaitu sebagaimana ke depan kecocokan dengan presiden, kemudian profesionalitas daripada calon ketum," ujar Hugo, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Baca: PDIP Deklarasi Usung Jokowi di Pilpres 2019, Prabowo Kapan? Ini Jawaban Elite Gerindra

Aspek-aspek itu, disebut Hugo akan berpengaruh terhadap bagaimana partai menentukan pendamping Jokowi.

Hugo sendiri mengaku belum ada nama, meski masyarakat banyak yang menyinggung nama Puan Maharani dan Budi Gunawan (BG) sebagai kandidat.

Puan Maharani saat ini menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sementara Budi Gunawan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kabarnya dikenal 'dekat' dengan PDIP.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga turut berkomentar.

Disinggung mengenai apakah cawapres harus merepresentasikan kalangan tertentu, Hasto menampiknya.

"Kami tidak terjebak pada aspek-aspek itu (kalangan tertentu), tapi sosok yang memang mampu berkerjasama dengan pak Jokowi, melengkapi kepemimpinan dari pak Jokowi, akan memperkuat pak Jokowi dan terus menerus membumikan Pancasila itu," kata Hasto.

Baca: Megawati Tunjuk Jokowi Jadi Capres PDI Perjuangan di 2019

Terkait sosok Puan atau BG, Hasto melihat seluruh aspirasi masyarakat itu termasuk dalam demokrasi terbuka.

Sehingga ia menilai itu harus dilihat sebagai dinamika yang tumbuh dalam masyarakat.

"Ya nama-nama yang disebut akan terus dicermati, akan tetapi kepentingan ibu Mega selalu menempatkan kepentingan bangsa diatas segalanya. Sehingga ketika ibu Mega mengambil keputusan itu, proses kontemplasi untuk menentukan pemimpin mana yang terbaik, yang selalu dicari oleh PDIP adalah pemimpin untuk rakyat," tukasnya.