Laporan Puspe n TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perjuangan mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak lepas dari peran para Ulama/Kyai dan Santri di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini para Ulama/Kyai dan Santri bersama-sama dengan TNI berperan penting dalam menyatukan visi dan misi rakyat untuk menjaga ke-Bhineka-an dan keutuhan NKRI.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. mewakili Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dihadapan 150 Ulama/Kyai dan Santri dari 34 propinsi peserta Dzikir Kebangsaan dan Rakernas I Majelis Dzikir Hubbul Wathon, dengan tema “Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional”, bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/2/2018).

Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan bahwa peran serta Ulama/Kyai dan Santri dalam menyikapi hal-hal yang bersifat fanatisme, anarkisme dan radikalisme sangat diharapkan untuk bisa memberikan ketenangan kepada generasi muda dan masyarakat. “Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduknya besar, beragam agama, memiliki banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda, sehingga faktor perbedaan itu sangat tinggi dan rentan menjadi pemicu konflik SARA,” ujarnya.

“Semangat para Ulama/Kyai dan Santri tentunya tidak akan pernah padam dalam menjaga kebhinnekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sudah menjadi bagian atau elemen yang terpatri dalam jiwa patriotisme dan nasionalisme,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.

Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menyampaikan bahwa pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2018 yang lalu telah diadakan musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa. Musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan, antara lain berbunyi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila, Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi dan pemilu demokratis.

Di sisi lain, Kasum TNI mengingatkan bahwa tahun 2018 akan dilaksanakan Pilkada Serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten. Menurutnya, kondisi tersebut tentunya meningkatkan suhu politik, berpotensi menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. “Apabila ancaman-ancaman tersebut terus dibiarkan berlarut, tentu akan mengancam dan menghancurkan bangsa Indonesia. Untuk itu, pelibatan TNI dalam tugas-tugas pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018 disesuaikan dengan Peraturan Panglima TNI tentang Netralitas TNI,” jelasnya.

Menurut Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, dihadapkan dengan Pilkada Serentak tahun 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dimungkinkan akan terjadi adanya kecurangan dalam penghitungan suara di masing-masing daerah yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pribadi atau golongannya.

“Hal tersebut akan menimbulkan terjadi kerusuhan yang mengarah kepada konflik sosial yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Kita harus waspada dan mampu menyikapi kondisi tersebut demi suksesnya pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, Wakil Presiden tahun 2019,” tutup Kasum TNI. (*)